Evaluasi MBG oleh Presiden Prabowo Tuai Apresiasi dari MPR

RADAR JABAR - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkan.

Eddy menilai keputusan Presiden untuk mengevaluasi program MBG merupakan langkah yang tepat, terutama di tengah keterbatasan anggaran negara. Menurutnya, efisiensi program menjadi pilihan yang realistis dalam kondisi fiskal yang ketat.

Ia juga menekankan bahwa sejak awal masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo berpegang pada prinsip no one is left behind, dengan fokus utama pada kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan paling membutuhkan bantuan.

Lebih lanjut, Eddy mengatakan bahwa kebijakan untuk mendahulukan distribusi MBG kepada anak-anak yang membutuhkan mencerminkan komitmen pemerintah terhadap keadilan sosial. Pendekatan ini dinilai mampu memastikan bahwa program pemerintah menjangkau kelompok paling rentan terlebih dahulu.

"Keputusan ini mencerminkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi riil di lapangan. Prioritas kepada daerah yang membutuhkan merupakan bentuk konkret dari kebijakan yang berbasis kebutuhan di daerah-daerah yang rentan gizi maupun kemiskinan," ujarnya yang dikutip dari laman Antara.

 

BACA JUGA:Permintaan MBG Dongkrak Perputaran Pangan di Jabar, Ketua DPRD: Stok Aman, Harga Terkendali

BACA JUGA:Anggota DPRD KBB Fraksi PDIP Minta Program MBG Berjalan Sukses di Lapangan

 

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut menunjukkan kepekaan pemerintah terhadap kondisi nyata di lapangan. Penentuan prioritas wilayah yang membutuhkan menjadi bukti bahwa kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan daerah yang menghadapi persoalan gizi dan kemiskinan.

Menurut Eddy, pendekatan berbasis kebutuhan sangat penting guna meningkatkan efektivitas program MBG, terutama dalam menekan angka stunting, memperbaiki kualitas gizi anak, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan.

Ia berharap ke depannya penyaluran program MBG dilakukan berdasarkan data yang akurat, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak dan mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak secara optimal.

"Kami berharap bahwa pemberian MBG ke depannya didasarkan pada keakurasian data agar mereka yang berhak menerima MBG, senantiasa mendapatkan asupan gizi yang disediakan oleh negara," katanya.

Selain itu, Eddy menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program ini. Hal tersebut menyusul adanya sejumlah keluhan terkait kualitas dan porsi makanan yang dinilai belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Dalam berbagai kunjungan ke daerah, ia mengaku menerima laporan mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum menjalankan tugasnya secara optimal, seperti mengurangi jumlah maupun kualitas makanan yang seharusnya menjadi hak penerima.

Eddy pun mengingatkan seluruh pengelola SPPG untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan tidak mencari keuntungan dengan cara yang tidak semestinya. Ia menegaskan bahwa mengambil hak orang lain merupakan tindakan yang tidak hanya salah, tetapi juga mencerminkan rendahnya integritas.

Sebagai penutup, ia mengimbau agar seluruh pengelola program memberikan layanan dan kualitas makanan terbaik demi mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia.