RADAR JABAR- DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dijalankan dengan standar kualitas dan keamanan pangan, karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Anggota DPRD KBB Fraksi PDI Perjuangan, Iwan Ridwan Setiawan, saat melakukan pengawasan pelaksanaan MBG di Desa Mandalawangi, Kecamatan Cipatat, Rabu (21/1/2026).
Menurut Iwan, keberhasilan program nasional tersebut tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas makanan, ketepatan distribusi, serta dampak jangka panjang bagi kesehatan anak-anak.
“MBG merupakan kebijakan publik strategis yang membawa pesan keadilan sosial, karena seluruh anak menerima menu yang sama tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi,” ujar Iwan.
Karena itu, ia menegaskan pelaksanaan MBG harus benar-benar dijaga agar memberi manfaat maksimal dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Program ini sangat baik dan manfaatnya nyata. Namun karena menyangkut kebutuhan dasar, maka kualitas dan keamanannya tidak boleh ditawar,” katanya.
Dalam pengawasan tersebut, Iwan menekankan pentingnya sinergi antara mitra dapur MBG dan sekolah penerima manfaat. Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan teknis, seperti menu, jadwal pengiriman, hingga jumlah porsi, secara cepat dan konstruktif.
BACA JUGA:Pemkab Bogor Nyatakan Masyarakat yang Berkunjung ke Pasar Petani Garuda Tak Perlu Risau Soal Parkir
Selain koordinasi, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian. Iwan mengingatkan makanan MBG harus dikonsumsi dalam rentang waktu aman, maksimal dua hingga tiga jam setelah pendistribusian, agar kualitas dan kandungan gizinya tetap terjaga.
“Ini memang teknis, tapi dampaknya besar. Jika terlalu lama, kualitas makanan bisa menurun dan berisiko bagi anak-anak,” tegasnya.
Iwan juga menyoroti aspek lingkungan dalam pelaksanaan MBG. Ia mengingatkan agar pengelolaan sampah sisa makanan dan kemasan menjadi bagian dari sistem program, sehingga tidak menimbulkan penumpukan sampah di sekolah.
Ia menyarankan setiap sekolah menyiapkan kantong sampah khusus agar sisa kemasan dan limbah makanan dapat dikumpulkan dengan rapi, lalu dikelola kembali oleh dapur MBG.
“Jangan sampai program yang baik justru meninggalkan masalah lingkungan,” ujarnya.