RADAR JABAR, BOGOR - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk memberikan kesejahteraan para guru. Hal itu disampaikan Sastra seusai melakukan upacara perngatan Hari Guru Nasional di Lapangan Tegar Beriman, pada Selasa (25/11/2025).
"Selamat hari guru, tanpa guru kita bukan siapa siapa," kata Sastra saat ditemui di Gedung Tegar Beriman.
Dia mengungkapkan, terdapat guru yang belum terdata menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Ia melanjutkan, terdapat sekitar 3000 guru yang masih belum terdata menjadi PPPK Paruh Waktu di bawah Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor.
BACA JUGA:Kabupaten Bogor Gencar Verifikasi Aset Lahan untuk Bangun Koperasi Desa Merah Putih
BACA JUGA:Dituduh WN Israel dan Punya KTP Cianjur, Kuasa Hukum Melawan: Ini Harus Diluruskan
Sastra menambahkan, dengan diangkatnya para guru menjadi PPPK Paruh Waktu dapat meningkatkan kesejahteraan hidup.
"Tadi saya tanya Pak Bupati, di Disdik masih ada 3000 lagi yang belum terdata di paruh waktu, makanya kita mendukung, mendorong untuk semua guru-guru kita bisa mendapat kesejahteraan," jelasnya.
Sementara itu, dalam momentum Hari Guru Nasional, Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan guru serta mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Bogor.
Ia menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi para pendidik yang terus berjuang mencerdaskan generasi bangsa di wilayah yang sangat luas.
BACA JUGA:Ketua PCNU Kabupaten Bogor: Konsolidasi Kader NU Penting untuk Hadapi Dinamika Sosial
Rudy menilai para guru tetap menunjukkan pengabdian luar biasa meski menghadapi keterbatasan akses dan transportasi, terutama di wilayah nonperkotaan.
“Saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada para guru. Setiap hari mereka berjuang datang ke sekolah, mendidik anak-anak kita, membangun bangsa bersama-sama,” ujarnya, Selasa (25/11).
Rudy menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Salah satu langkah konkret adalah tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat terkait pegawai paruh waktu yang mayoritas merupakan tenaga pendidik.*