Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Soroti Angka Kemiskinan: Harus Ada Intervensi

RADAR JABAR - Anggota DPRD Kabupaten Bogor menyoroti tingkat kemiskinan yang terjadi di Bumi Tegar Beriman.

 

Angka kemiskinan di Kabupaten Bogor ramai jadi perbincangan oleh seluruh kalangan sesuai dipaparkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.

 

Anggota Komisi IV Azwar Anas menjelaskan, kemiskinan tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi melainkan berkaitan dengan keberdayaan dalam memenuhi hak dasar lainnya.

 

"Antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, permodalam UMKM, dan lainnya," kata Azwar Anas, pada Jumat (21/11/2025).

 

Kata dia, berbagai kebijakan maupun program telah diimplementasikan dari berbagi tingkatan seperti nasional hingga lokal. Ia menilai, dapat menutunkan jumlah penduduk miskin tetapi laju penurunan kemiskinan melambat.

 

Kemudian, dirinya mengatakan, di sisi lain kerenganan miskin masih sangat tinggi dan ketimpangan sulit untuk diturunkan.

 

"Di sisi lain kerentanan penduduk miskin masih sangat tinggi dan ketimpangan sulit diturunkan," kata dia.

 

Azwar mengungkapkan, terdapat permasalahan umum yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan yakni, terbatasnya   cakupan   dan   kualitas   pelayanan bantuan sosial, masih adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat.

 

Lanjut, Dinamika   globalisasi   yang   berdampak   pada   gejolak ekonomi   dan   menimbulkan kerentanan di dalam masyarakat terutama masyarakat miskin, dan meningkatnya kerentanan masyarakat miskin sebagai akibat dari perubahan iklim.

 

Lebih jauh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor perlu melakukan analisis tajam terkait cara dalam penguraian persoalan kemiskinan yang kompleks menjadi lebih mudah dalam menetapkan konsep.

 

"Menentukan   masalah utama serta mempermudah   pemahaman   dan ruang   lingkup   intervensi   kebijakan   dalam menanggulangi kemiskinan," jelasnya.

 

Ia menjelaskan, prioritas penanganan permasalahannya tentu berbeda dengan kondisi daerah lain yang menyangkut   indikator   kemiskinan   dalam   dimensi   yang   lebih   luas   seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan.

 

"Harus ada intervensi Dinas terkait untuk   memastikan   indikator-indikator tersebut menjadi prioritas dalam rencana   intervensi yang disusun oleh pemerintah," jelas Azwar.

 

Adapun, lanjut dia, langkah yang dapat diambil oleh Pemkab Bogor yakni, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pertanian, perikanan dan peternakan, Analisis   Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, bahwa pemerintah daerah terlibat aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta membuat kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pemerintah kabupaten maupun pusat.

 

Lalu, Bantuan Sosial harus Tepat Sasaran, Peningkatan akses pendidikan berkualitas dasar, menengah, atas dan tinggi, Memperluas akses layanan BPJS kesehatan, Penguatan infrastruktur wilayah.

 

"Perlindungan sosial, Pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi, dan Sinergi Antar-Sektor dalam Penanganan Kemiskinan melalui kolaborasi berbagai dinas (sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertanian) dan kelompok usaha masyarakat," ujarnya.

 

Sebagai contoh, memberikan bantuan untuk meringankan beban hidup seperti subsidi kesehatan lewat penerima bantuan iuran (PBI) serta bantuan pendidikan.

 

"Perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pembinaan UMKM atau kelompok usaha bersama (KUBE), dan strategi ini pun membutuhkan komitmen dan kolaborasi yang berkelanjutan dari pemerintah," pungkasnya.