Hadiri Acara Musda Ardin Jabar, Ini Harapan Ketum Bambang Soesatyo

RADAR JABAR - Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (Ardin) Jawa Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu, 8 November 2025.

 

Agenda ini dihadiri Ketua Umum Ardin Indonesia, Bambang Soesatyo, bersama jajaran. Turut hadir juga, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, dan Wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Iswara.

 

"Ya, jadi hari ini saya bangga dan senang sekali menghadiri acara Musda Ardin Jawa Barat di tempatnya Kang Dadang, Bupati Bandung. Apalagi saya didampingi oleh wakil Ketua DPRD Provinsi, Kang Iswara. Dan Ketua Umum terpilih hari ini menyampaikan tadi visi Ardin Jawa Barat yang luar biasa dalam rangka menjadi ujung tombak antara distribusi, industri, dan pasar," ujar Bambang dalam keterangannya.

 

Ia menyebut, saat ini yang masih menjadi kendala dan hambatan pertumbuhan ekonomi adalah tingginya biaya logistik.

 

"Tidak saja masalah pungli di jalanan karena 5 persen biaya logistik di kita ini darat. Yang lain ada di beban di distribusi darat, artinya perjalanan darat," terangnya.

 

Ia berharap, biaya logistik menjadi lebih efisien agar dapat bersaing dengan produsen-produsen dari negara lain.

 

"Bagaimana membuat itu efisien karena percuma juga kita punya industri hilir yang hebat canggih tapi kemudian di logistiknya tinggi sehingga tidak bisa bersaing dengan para produsen negara-negara yang menghasilkan produksi yang efisien," jelas Bambang.

 

Menurutnya kondisi ini menjelaskan alasan Indonesia selalu kalah dengan barang-barang buatan China yang lebih efisien dalam aspek biaya logistik.

 

"Kita mulai dari biaya perizinan mahal, biaya produksinya mahal, semuanya sudah serba mahal, termasuk juga biaya logistiknya. Itu tantangan di dunia usaha kita. Nah, itu Ardin Jawa Barat yang harus bisa mengulik ini agar menekan biaya-biaya yang tidak perlu," tegasnya.

 

Lebih jauh ia menanggapi kebijakan pemerintah mengenai larangan impor thrifting yang seharusnya dilakukan sejak dulu.

 

"Supaya industri dalam negeri kita bisa tumbuh. Tapi ini juga anomali. Kenapa? Karena rakyat kita dengan daya beli yang rendah itu enggak mungkin bisa membeli hasil produk situasinya karena mahal," bebernya.

 

"Mereka lebih mampu beli artinya lebih terjangkau harga-harga barang bekas yang dari luar. Itu kan anomali," sambung Bambang.

 

Di satu sisi, pemerintah ingin Indonesia maju. Tapi di sisi lain, daya beli masyarakat rendah sehingga hanya mampu membeli barang bekas impor tapi kualitasnya bagus.

 

"Pemerintah telah memutuskan mendahulukan daripada adalah kepentingan industri dalam negeri. Dengan harapan ini juga menumbuhkan harapan pekerjaaan, menjaga lampu jalan tetap ada, dan menjaga daya beli setiap rumah tangga itu terjaga," pungkasnya.*** (ysp)