Ratusan Siswa di KBB Kembali Keracunan MBG, DPR RI Minta SPPG Dihentikan Sementara dan Dievaluasi Total

RADAR JABAR - Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Selasa, 14 Oktober 2025.

 

Ratusan siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cisarua.

 

Peristiwa ini menambah deretan kasus serupa yang sebelumnya juga terjadi di KBB yang sempat mencatat ribuan siswa keracunan.

 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan akan melakukan pengecekan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan khususnya SPPG.

 

“Saya punya tugas untuk kembali mengecek ini dan menghimbau kepada seluruh SPPG. Kalau SOP dilanggar, higien dan sanitasi tidak dijaga, serta bahan baku tidak disiapkan dengan baik, maka ini jadi masalah serius,” kata Cucun di Soreang, Selasa malam.

 

Pihaknya meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan langkah korektif dengan menghentikan sementara kegiatan dapur yang terindikasi melanggar standar.

 

“Kalau sudah kejadian kayak begini, BGN harus tutup SPPG dulu. Perbaiki dulu, lakukan verifikasi dan fakta integritas ulang dengan dapur-dapur yang ada di seluruh Indonesia,” tegasnya.

 

Cucun juga mengusulkan agar BGN membuat sistem digital untuk mengawasi kualitas bahan makanan yang akan diolah.

 

“Harus ada aplikasi untuk meng-upload bahan baku yang mau dimasak. Misalnya daging atau ikan, itu harus jelas dibeli jam berapa dan seberapa lama bisa bertahan. Karena bisa jadi makanan itu sudah terkontaminasi bakteri,” ujarnya.

 

Selain itu, Cucun menilai pengelola program MBG bisa belajar dari pondok pesantren yang selama puluhan tahun mampu mengelola ribuan porsi makanan tanpa kasus keracunan.

 

“Perlu belajar dari pondok pesantren yang setiap hari menyiapkan makanan untuk ribuan santri tapi jarang sekali ada kasus keracunan. Mereka punya sistem dan tata cara yang bisa dijadikan contoh,” imbuhnya.

 

Menurutnya, kerja sama antara BGN dan pesantren juga bisa dilakukan untuk saling berbagi pengalaman, terutama dalam hal manajemen dapur besar.

 

“Pesantren bisa berbagi cara mengelola makanan skala besar, sementara BGN bisa bantu meningkatkan kualitas gizinya,” terangnya.

 

Cucun menegaskan, kejadian di Bandung Barat akan menjadi bahan evaluasi besar. Ia menyebut, seluruh perangkat di lapangan mulai dari ahli gizi, kepala SPPG, hingga akuntan akan ditinjau kembali.

 

“Di sana ada ahli gizi, ada kepala SPPG, ada akuntannya. Mereka harus tahu alur bahan makanan masuk dan memastikan sesuai SOP. Ini semua akan kami evaluasi total,” bebernya.

 

Cucun kembali menegaskan, jika ditemukan pelanggaran terhadap prosedur, maka tindakan tegas akan diambil.

 

“Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, kalau main-main dalam SOP, tutup dulu. Lakukan perjanjian ulang dan fakta integritas sebelum dilanjutkan lagi,” pungkasnya.*** (ysp)