Ketua DPRD Apresiasi Program Bupati Bandung Soal Dana Bergulir Tanpa Jaminan, Ini Harapannya

RADAR JABAR - Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh terhadap program prioritas Bupati Dadang Supriatna, khususnya kebijakan pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan.

 

Menurutnya, program tersebut merupakan langkah konkret dalam memberantas praktik bank emok dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang kerap menjerat masyarakat.

 

“Dengan digulirkannya program prioritas ini, jelas menunjukkan komitmen Pak Bupati Bandung dalam memberantas bank emok dan pinjol yang selama ini meresahkan serta membebani masyarakat,” ungkap Renie usai memimpin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung di Soreang, Selasa 23 September 2025.

 

Ia menuturkan, program dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan tersebut diharapkan mampu memberikan akses lebih luas bagi masyarakat kecil, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.

 

Pada kesempatan itu, DPRD Kabupaten Bandung juga menerima Nota Pengantar Bupati Dadang Supriatna mengenai pembentukan Peraturan Daerah di luar Propemperda Tahun 2025.

 

Salah satunya terkait Raperda Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kerta Raharja dan Penyertaan Modal Non Permanen berupa pinjaman dana bergulir melalui lembaga keuangan bank.

 

Politisi PKB ini mengungkapkan bahwa pembahasan Raperda tersebut sebelumnya telah melewati kajian mendalam oleh Bapemperda, baik dari sisi investasi, naskah akademik, maupun draf regulasi. Selanjutnya, pembahasan teknis akan dilanjutkan oleh Badan Anggaran DPRD.

 

“Kami pimpinan DPRD tentu sangat mengapresiasi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bandung ini. Namun, kami juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi, serta akuntabilitas, terutama dalam hal penyertaan modal maupun dana bergulir ke BPR Kertaraharja dan lembaga keuangan lainnya,” imbuhnya.

 

Renie menegaskan bahwa penyertaan modal ini bukan hanya bertujuan memperkuat operasional BPR, melainkan juga untuk mendorong inklusi keuangan, memperluas layanan perbankan bagi masyarakat, serta menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Bandung.

 

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, jajaran Forkopimda, para wakil ketua dan anggota DPRD, para kepala dinas, camat, serta sejumlah tamu undangan lainnya.*** (ysp)