Maraknya Kasus Keracunan di Sejumlah Daerah, Waket DPRD Kabupaten Bandung Soroti Pelaksanaan MBG

RADAR JABAR - Wakil Ketua (Waket) DPRD Kabupaten Bandung, M. Hailuki, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan di sejumlah daerah.

 

Diketahui, kasus keracunan massal sudah terjadi di beberapa wilayah Jawa Barat. Di Kabupaten Bandung, tercatat 12 siswa mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan MBG.

 

Sementara di Garut, jumlahnya jauh lebih besar, yakni mencapai lebih dari 600 siswa.

 

Terbaru di Kabupaten Bandung Barat, sekitar 364 siswa juga mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program tersebut.

 

Melihat kondisi itu, Hailuki berharap pelaksanaan MBG di Kabupaten Bandung tidak menimbulkan kasus serupa.

 

“Saya berharap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bandung tidak seperti di daerah-daerah lain yang menyebabkan keracunan pada siswa,” ujar Hailuki saat dikonfirmasi, Selasa, 23 September 2025.

 

Menurutnya, penyebab utama keracunan diduga berasal dari lemahnya quality control (QC) terhadap produksi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

 

Hal ini mengakibatkan adanya kemungkinan kontaminasi dalam kandungan makanan. Selain itu, ia menilai masalah jadwal distribusi dan kuota produksi juga menjadi faktor risiko.

 

“Untuk mengejar deadline distribusi, SPPG melakukan produksi sejak dini hari bahkan malam sebelumnya. Sehingga saat didistribusikan, makanan sudah tidak segar atau mengalami proses dekomposisi,” ungkapnya.

 

Ditegaskan Hailuki, kondisi itu berpotensi menimbulkan toksikosis pada tubuh siswa yang mengonsumsi makanan tersebut. Oleh karenanya, ia meminta agar kuota produksi setiap SPPG diatur secara proporsional.

 

“Diperlukan proporsionalitas kuota produksi setiap SPPG agar kualitas produksi dan quality control MBG tetap terjaga,” imbuhnya.

 

Lebih lanjut, Hailuki menyebut pimpinan DPRD Kabupaten Bandung telah menugaskan seluruh anggota dewan untuk melakukan peninjauan langsung ke setiap daerah pemilihan.

 

Langkah ini dilakukan guna memastikan keamanan program MBG di sekolah-sekolah.

 

“Kami sudah menugaskan anggota DPRD untuk turun ke dapil masing-masing, memantau pelaksanaan MBG, dan memastikan tidak terjadi keracunan pada siswa,” tegasnya. (ysp)