DPRD Kabupaten Bandung Jawab Keresahan Warga Soal PBB: Dipastikan Tidak Naik

RADAR JABAR - DPRD Kabupaten Bandung buka suara terkait keresahan warga soal isu kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2026 di sejumlah daerah.

 

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Akhiri Hailuki menegaskan tidak ada kebijakan menaikkan PBB tersebut.

 

“Dalam pembahasan APBD 2026, tidak ada opsi menaikkan tarif PBB. Jadi masyarakat jangan resah karena isu tersebut tidak benar,” ungkap Hailuki, Selasa, 18 Agustus 2025.

 

Politisi Demokrat itu menyebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bandung justru tengah memprioritaskan strategi lain untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Salah satunya, kata ia, dengan melakukan pemutakhiran data wajib pajak agar potensi penerimaan bisa tergali maksimal tanpa harus menambah beban masyarakat.

 

Hailuki juga menekankan pentingnya modernisasi sistem pembayaran pajak agar lebih transparan dan efisien.

 

“Kalau seluruh mekanisme sudah berbasis digital, kebocoran pendapatan bisa dicegah dan masyarakat pun lebih mudah dalam proses pembayaran,” jelasnya.

 

Selain intensifikasi, DPRD juga mendorong ekstensifikasi dengan menggali potensi baru penerimaan serta memberikan stimulus bagi wajib pajak.

 

Langkah ini, papar Hailuki, bertujuan menjaga keseimbangan antara peningkatan PAD dan daya beli masyarakat.

 

“Setiap kebijakan fiskal daerah harus tetap berpihak pada kepentingan publik. Jadi target peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi warga,” imbuhnya. (ysp)