Pemerintah Kota Bandung Tingkatkan Program Padat Karya untuk Atasi Dampak PHK

RADAR JABAR - Dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran yang meningkat akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di kawasan industri Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung memperluas pelaksanaan program padat karya sebagai bentuk respons nyata terhadap situasi tersebut.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa dirinya telah mengarahkan seluruh instansi pemerintah daerah, termasuk aparat kewilayahan, untuk segera mengambil langkah preventif melalui pelaksanaan program padat karya.

“Saya mengajak seluruh aparat kewilayahan untuk bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dalam menggiatkan program padat karya. Program ini dianggap efektif untuk menyediakan pekerjaan sementara bagi warga yang terdampak PHK,” ujar Farhan di Bandung, Selasa, yang dikutip dari laman Antara.

Ia menambahkan bahwa program ini merupakan wujud kerja sama antara pemerintah, DPRD, masyarakat, dan berbagai organisasi sosial dalam semangat gotong royong.

Tahun ini, program padat karya tematik difokuskan pada kegiatan kebersihan di lingkungan permukiman. Farhan berharap melalui program ini, warga yang terdampak tetap memiliki penghasilan meski bersifat sementara, sehingga dapat terhindar dari aktivitas yang merugikan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Andri Darusman, menjelaskan bahwa program tersebut dijalankan di 24 kecamatan dan 64 kelurahan dengan alokasi anggaran mencapai Rp18 miliar.

“Setiap titik pelaksanaan program berlangsung selama 10 hari kerja, dan melibatkan 50 orang pekerja. Peserta akan menerima upah harian sebesar Rp175.000 serta dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” kata Andri.

Selain itu, peserta juga disediakan perlengkapan kerja seperti sepatu bot, cangkul, garpu taman, sekop, dan sapu lidi. Mereka juga mendapatkan konsumsi berupa makanan dan minuman ringan setiap harinya.