Selain itu, dia menyoroti perihal revisi RUU TNI yang saat ini telah sah menjadi UU TNI. Yus, sapaan akrabnya, menjelaskan masyarakat harus cepat memahami perihal perundang-undangan itu karena dianggap dapat mengembalikan rezim orde baru.
"Apakah ini kemudian akan mengembalikan rezim orde baru? Ditambah dengan UU TNI, saya pikir ini masih perdebatan. Karena dibahas sembunyi-sembunyi, tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat," jelas dia.
Dirinya menilai, pemerintah membuat kebijakan sambil menutup telinga dari suara-suara masyarakat. Maka dari itu, gerakan sipil harus segera dimulai.
BACA JUGA:Sudah Resmi, Berikut Susunan Pengurus Danantara
BACA JUGA:Alasan AHY Pilih Herman Khaeron sebagai Sekjen Partai Demokrat
"Kalau itu sudah terjadi maka harus ada kristalisasi gerakan masyarakat sipil, agar negara ini seimbang. Bukan untuk melawan atau menumbangkan rezim, tapi untuk membangun nalar kritis terhadap kondisi pemerintahan hari ini," jelas dia.
Lebih lanjut, ia memberikan pandangannya, sikap kesewenang-wenangan pemimpin saat ini, masyarakat perlu memahami secara keseluruhan.
Dia menilai, akar dari sikap pemimpin itu, berasal pada bagaimana mereka dipilih oleh masyarakat.
"Diturunkan kemudian pada teknisnya. Pantes pemilu nya seperti ini, dikendalikan oligarki, cukong-cukong masih tidak bisa lepas dari Pemilu. Nah masyarakat harus bersikap, apakah ini harus dipertahankan model (pemilu) seperti ini?," jelas dia.