RADAR JABAR - Sebanyak 55 anggota DPRD Kabupaten Bandung melakukan kunjungan kerja (kunker) ke wilayah Batam dan Labuan Bajo. Kunker yang dilakukan oleh para wakil rakyat ini menjadi perbincangan publik karena dilakukan di tengah efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi angkat bicara. Ia mengungkapkan kunker tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan telah ditetapkan melalui Rapat Paripurna.
"Tidak ada yang salah dengan studi banding (kunker) karena itu sudah diparipurnakan, anggarannya pun telah ditetapkan melalui paripurna," jelas Renie dalam keterangannya usai memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Visi Misi Bupati Bandung Periode 2025-2030 di Soreang, Rabu, 20 Februari 2025.
Kunker tersebut, tambahnya, merupakan bagian dari tugas dan fungsi anggota DPRD untuk membuat Kabupaten Bandung semakin Bedas.
BACA JUGA:Pidato Perdana, Dadang dan Ali Syakieb Ajak Semua Pihak Berkolaborasi Bangun Kabupaten Bandung
BACA JUGA:Syukuran Pilkada Beres Tanpa Ekses, DPUTR Kabupaten Bandung Santuni 30 Anak Yatim Piatu di Soreang
Lebih jauh ia menjelaskan bahwa kunker dilakukan untuk mencari perbanding, dimana hal yang lebih baik di daerah tujuan dapat juga diterapkan di Kabupaten Bandung.
Seperti di Batam, kata Renie, yang pembangunan infrastrukturnya luar biasa sehingga pihaknya bisa mengadopsi dan menerapkannya di Kabupaten Bandung.
Sebab sesuai program Presiden Parbowo terkait Asta Cita bahwa infrastruktur menjadi prioritas utama dalam pembangunan.
"Kami melihat di Batam itu bagaimana pertumbuhan infrastrukturnya luar biasa, kita bisa mengadopsinya. Mudah-mudahan dari hasil kunker ke Batam bisa dibawa ke Kabupaten Bandung sehingga daerah ini bisa lebih baik," harapnya.
BACA JUGA:Polisi Buru Pelaku Pembacokan Pak Ogah di Bojongsoang Bandung: Kabur ke Arah Baleendah
BACA JUGA:Dua Penjual Obat Keras Tanpa Izin di Ciparay Kabupaten Bandung Diringkus Polisi
Politisi PKB ini juga menegaskan, ia akan mengikuti apa yang diintruksikan Presiden Prabowo Subianto, termasuk efisiensi anggaran. Oleh karena itu, ia memastikan bahwa ke depannya agenda kunker akan dibatasi.
"Kita mengikuti sesuai yang Presiden intruksikan, ke depan akan ada pengurangan agenda study banding (kunker)," imbuhnya.* (ysp)