Akhiri Dualisme Kepengurusan, PWI Provinsi Jabar Desak Digelarnya Kongres Percepatan

RADAR JABAR - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)   Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendesak agar segera digelar Kongres Percepatan guna mengakhiri dualisme kepengurusan yang terjadi saat ini.

Imbas dari perpecahan tersebut, peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dan HUT ke-79 PWI pun digelar di dua lokasi berbeda, yakni di Pekanbaru, Riau, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Hal ini menjadi kenyataan pahit yang harus diterima oleh seluruh anggota PWI di Tanah Air.

Bahkan, Presiden Prabowo memilih tidak hadir di kedua acara tersebut, begitu pula para pemangku kepentingan lainnya.

Oleh sebab itu, guna mengakhiri dualisme yang terjadi saat ini, PWI Provinsi Jabar mendesak agar segera dilakukan Kongres Percepatan ataupun rekonsiliasi untuk menyudahi perselisihan antar kedua belah pihak.

"PWI harus mampu menyelesaikan permasalahan ini secara internal melalui mekanisme organisasi yang sesuai dengan konstitusi," Kata Ketua PWI Provinsi Jabar, Hilman Hidayat dalam keterangannya, Senin, 17 Februari 2025.

"Salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah mempercepat pelaksanaan kongres untuk menyatukan kembali organisasi," tambahnya.

Menurut Hilman, perpecahan ini sangat merugikan organisasi serta mengancam soliditas dan kredibilitas PWI sebagai wadah profesional wartawan di Indonesia.

Maka dari itu, dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi yang lebih besar serta demi menjaga marwah dan persatuan insan pers di Indonesia, PWI Provinsi Jawa barat menyatakan:

Pertama, mendesak segera melaksanakan Kongres PWI Luar Biasa, atau Kongres PWI Dipercepat, atau apapun namanya, sebagai solusi terbaik menyelesaikan dualisme kepemimpinan dan mengembalikan ketertiban organisasi.

Kedua, apabila Kongres PWI Luar Biasa atau Kongres PWI Dipercepat diselenggarakan, maka PWI Provinsi Jawa Barat akan mendukung dan hadir.

Ketiga yaitu menolak segala bentuk intervensi eksternal yang dapat memperburuk situasi dan memperdalam perpecahan di tubuh PWI.

Keempat, menyerukan kepada seluruh anggota PWI di Indonesia untuk tetap menjaga profesionalisme dan tidak terprovokasi oleh kepentingan tertentu yang dapat merusak nama baik organisasi.

Kelima, mendorong Dewan Pers untuk turut berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan ini agar PWI tetap menjadi organisasi wartawan yang independen dan bermartabat.

"Pernyataan ini semata-mata demi menjaga persatuan serta keberlanjutan PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia," tutup Hilman. (ysp)