DKI Jakarta Akan Terapkan QRIS untuk Pembelian Elpiji 3 Kg

RADAR JABAR - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan QRIS (kode QR) sebagai metode verifikasi bagi warga yang ingin membeli elpiji 3 kilogram.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengungkapkan bahwa langkah ini bertujuan untuk menjaga kuota elpiji subsidi agar hanya dapat dibeli oleh warga Jakarta, sehingga tidak diakses oleh masyarakat dari luar daerah.

"Kami akan mengatur sistem ini. Setelah data pengguna elpiji di Jakarta lengkap, serta diketahui siapa yang berhak menerima subsidi, maka Dinas Perdagangan berencana membuat mekanisme seperti QRIS. Saat di-tap, mirip dengan teknologi RFID (Radio Frequency Identification), sistem akan langsung mendeteksi jika KTP pembeli bukan berasal dari DKI," jelas Hari dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selama ini, pangkalan elpiji hanya memeriksa KTP sebagai syarat pembelian elpiji 3 kg, namun mekanisme ini masih belum terstruktur dengan baik. Akibatnya, elpiji bersubsidi tetap bisa dibeli oleh masyarakat dari luar Jakarta.

 

 

BACA JUGA:Tanggapi Komentar Warga Soal Kebijakan Gas Elpiji 3 Kg, Wamen ESDM: Ada Penyesuaian

 

 

 

Selain untuk memastikan asal wilayah, kode QR nantinya juga akan berfungsi sebagai indikator apakah pembeli benar-benar termasuk dalam kategori masyarakat yang berhak menerima subsidi.

Hari menegaskan bahwa penggunaan kode QR akan memastikan elpiji subsidi tepat sasaran, yakni hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Alokasi subsidi untuk DKI Jakarta harus diberikan kepada warga Jakarta yang memang berhak. Siapa saja mereka? Yaitu warga miskin yang masuk dalam Desil 1 dan Desil 2 dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menggunakan elpiji 12 kg atau jaringan gas ikut membeli elpiji subsidi," ujar Hari.

Meskipun demikian, belum ada kepastian mengenai kapan mekanisme kode QR ini akan mulai diterapkan.

Namun, sistem ini diharapkan dapat memastikan bahwa alokasi elpiji subsidi di Jakarta hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.