RADAR JABAR- Presiden Yoon Suk Yeol resmi ditangguhkan dari menjalankan tugas kepresidenannya setelah kantornya menerima keputusan Majelis Nasional Korea Selatan terkait pemakzulan dirinya.
Penangguhan tersebut mulai berlaku pada Sabtu pukul 19.24 waktu setempat, sekitar 2,5 jam setelah Majelis Nasional meloloskan mosi pemakzulan dengan 204 suara yang mendukung langkah tersebut. Selama Mahkamah Konstitusi meninjau kasus ini, Yoon tidak dapat menjalankan kekuasaan sebagai presiden. Proses pengkajian di Mahkamah Konstitusi diperkirakan dapat berlangsung hingga 180 hari. BACA JUGA:Majelis Nasional Korea Selatan Makzulkan Presiden Yoon Suk Yeol, Perdana Menteri Jadi Penjabat Presiden BACA JUGA:Oposisi Korea Selatan Ajukan Mosi Pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol Jika Mahkamah memutuskan untuk memberhentikan Yoon secara permanen, ia akan menjadi presiden Korea Selatan kedua yang dimakzulkan, setelah Park Geun-hye pada tahun 2017. Mosi pemakzulan ini diajukan setelah Yoon mengumumkan keadaan darurat militer pada 3 Desember. Langkah ini menuai kritik tajam dari oposisi yang menuduh Yoon melanggar konstitusi dan undang-undang. Darurat militer yang diumumkan Yoon hanya berlangsung selama enam jam, karena pada pagi hari 4 Desember, ia mencabut keputusan tersebut menyusul tekanan dari anggota Majelis Nasional yang mendesak agar kebijakan itu dibatalkan.![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)