RADAR JABAR - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati dan berbasis budaya dalam menyelesaikan konflik sosial. Menurutnya, selain mempertimbangkan aspek hukum formal, setiap keputusan harus memiliki landasan kultural yang kuat agar dapat diterima oleh masyarakat.
“Itu harus kuat sekalilah di situ. Berkali-kali Pak Menteri (Dalam Negeri) titip, jangan terburu-buru,” ujar Bima saat memberikan keterangan di Jakarta, Senin (25/11).
Hal ini disampaikan Bima ketika mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno dalam kunjungan ke pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain meninjau logistik dan hunian sementara (huntara), kunjungan ini juga bertujuan menangani konflik sosial yang terjadi di wilayah tersebut.
BACA JUGA:Mendikdasmen Abdul Mu’ti Paparkan Komitmen untuk Guru di Hari Guru Nasional 2024
BACA JUGA:Kementan Dorong Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat di Kampung Wanam
Bima menegaskan, pendekatan yang tergesa-gesa berisiko memicu ketegangan yang tidak diinginkan. Ia mengusulkan pembentukan tim gabungan yang melibatkan tokoh adat untuk merumuskan solusi berbasis kearifan lokal, terutama menjelang tahapan Pilkada.
“Kalau diperlukan mungkin juga bisa dibuat task force bersama antara tokoh adat, tahapan-tahapan secara kultural supaya lebih kuat lagi. Apalagi ini ada tahapan-tahapan Pilkada dan lain-lain,” tambahnya.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa pelayanan dan bantuan kepada pengungsi harus terus dilanjutkan.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) dengan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada konstruksi fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial.
BACA JUGA:Dugaan Politik Uang Pilkada, Bawaslu Sleman Amankan Uang Tunai Rp.12,6 Juta di Kapanewon Minggir
“Selain huntara, kita juga harus segera untuk bersama-sama menyiapkan yang hunian tetap (huntap). Sekali lagi, belajar dari pengalaman sebelumnya, masalah pembangunan huntap ini bukan semata-mata masalah membangun rumah, membangun konstruksi, tetapi membangun kehidupan masyarakat yang baru,” jelasnya.
Kepala BNPB Suharyanto yang turut hadir menyampaikan bahwa kondisi pengungsian semakin membaik. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang meskipun aktivitas erupsi masih terjadi. Bantuan logistik terus berdatangan, dan jumlah pengungsi di tempat pengungsian terpusat mulai berkurang, karena banyak yang memilih menjadi pengungsi mandiri.