RADAR JABAR - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, pada Senin (11/11/2024). Diskusi ini menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kerja sama di bidang pertanahan dan pertahanan nasional, khususnya terkait pengamanan tanah aset negara dan pengembangan program ketahanan pangan.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa pengamanan aset negara menjadi salah satu prioritas utama dalam kolaborasi ini. "Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk mengamankan tanah aset negara yang saat ini dikelola oleh Kemenhan dan TNI," ujar Nusron Wahid. Hal ini penting karena menurut laporan dari Menhan Sjafrie, terdapat beberapa tanah aset TNI yang fungsinya telah berubah, sehingga perlu dilakukan penataan dan sertifikasi ulang.
Selain pengamanan tanah, diskusi juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi nasional.
Nusron menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN mempercepat pengadaan tanah seluas 1 juta hektare di Papua sebagai area potensial untuk pengembangan lahan pertanian. "Pak Menhan sangat peduli terhadap kemajuan proses pelepasan dan sertifikasi lahan ini untuk mencetak lahan sawah di Papua dan wilayah lainnya," ungkapnya.
BACA JUGA:Amankan Aset Negara di Kota Bandung, BPN Kota Bandung Serahkan Sertipikat BMN
BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono: Tata Ruang Wilayah Pertahanan Harus Kredibel dan Adaptif
Isu sengketa dan konflik pertanahan juga menjadi perhatian utama. Menteri Nusron menyampaikan bahwa konflik antara individu atau korporasi dengan negara yang menyangkut lahan berpotensi mengganggu sistem pertahanan nasional. Kolaborasi antara ATR/BPN dan Kementerian Pertahanan akan difokuskan pada penyelesaian sengketa tersebut agar stabilitas pertahanan tetap terjaga.
Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN turut mendukung pengadaan lahan untuk keperluan pertahanan, termasuk tempat latihan dan pangkalan militer TNI. Nusron menekankan bahwa penyelamatan lahan TNI yang telah diambil alih pihak lain menjadi prioritas. "Masalah lahan adalah isu penting, terutama untuk menjaga aset negara. Oleh karena itu, penyelamatan aset lahan TNI menjadi prioritas utama," tambah Nusron.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri ATR/BPN ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian ATR/BPN.