PDI Perjuangan Hargai Putusan PTUN terkait Gugatan terhadap KPU

RADAR JABAR- Kuasa Hukum PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun, menyatakan menghormati keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan partai terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Tentu kami menghormati keputusan ini, karena setiap putusan hakim harus diterima dan dihormati," ujar Gayus saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat.

Meski demikian, Gayus tetap menyampaikan keberatan terkait proses persidangan, terutama beberapa sikap hakim yang menurutnya janggal, termasuk keputusan bahwa perkara ini tidak bisa ditangani oleh PTUN Jakarta, padahal ketua PTUN Jakarta sebelumnya telah menyatakan gugatan layak untuk diproses.

 

BACA JUGA:PTUN Jakarta Tolak Gugatan PDI Perjuangan Terkait Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden

 

"Ketua PTUN DKI sudah menilai gugatan ini sesuai untuk diproses di PTUN," tegas Gayus yang dikutip dari laman Antara.

Selain itu, Gayus mempertanyakan penundaan sidang putusan akibat kondisi kesehatan hakim, yang menyebabkan keputusan baru dibacakan pada Kamis, 24 Oktober, setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024.

Gayus menambahkan, PDI Perjuangan masih mempertimbangkan langkah lanjutan setelah keputusan PTUN ini.

PTUN Jakarta menyatakan gugatan PDI Perjuangan terkait dugaan pelanggaran KPU dalam penetapan presiden dan wakil presiden terpilih tidak diterima dan membebankan biaya perkara sebesar Rp342.000 kepada pihak penggugat.

Putusan ini diunggah di laman resmi PTUN setelah sidang putusan digelar pada Kamis, yang menutup rangkaian persidangan sejak 2 April 2024.

Gugatan PDI Perjuangan diajukan karena partai menilai KPU melakukan pelanggaran dalam proses Pilpres 2024, khususnya dalam hal pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, yang dianggap tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon.

PDI Perjuangan juga meminta PTUN memerintahkan KPU untuk tidak mengambil tindakan administratif terkait pelantikan Gibran sebagai wakil presiden terpilih periode 2024-2029.