Presiden Prabowo Bentuk Lembaga Haji dan Umrah Terpisah dari Kemenag

RADAR JABAR- Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Badan Haji dan Umroh sebagai lembaga independen yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag), dengan tujuan agar pemerintah dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang aman dan nyaman.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Haji dan Umroh, Mochamad Irfan Yusuf, setelah pelantikan beberapa kepala badan di Istana Negara, Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf usai hadir di pelantikan lima kepala badan khusus dan enam wakil kepala badan di Istana Negara Jakarta, Selasa.

"Harapan Bapak Presiden, pada tahun depan kita bisa benar-benar mandiri, badan penyelenggara haji mandiri. Banyak harapan yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk pelaksanaan ibadah haji," ujarnya pada awak media yang dikutip dari laman Antara.

 

BACA JUGA:Prabowo Subianto Lantik Bambang Brodjonegoro sebagai Penasihat Khusus Presiden

BACA JUGA:Presiden Prabowo Subianto Lantik Yovie Widianto Sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif

 

Irfan menyampaikan bahwa Presiden berharap agar Badan Haji dan Umroh dapat beroperasi secara mandiri mulai tahun depan.

Ada dua misi utama yang diemban, yaitu memastikan keamanan keberangkatan jamaah dan memberikan kenyamanan selama ibadah di Tanah Suci. Salah satu langkah yang akan diambil adalah pembangunan perkampungan haji untuk jamaah Indonesia di Arab Saudi.

Untuk mewujudkan ibadah haji dan umroh yang nyaman, kata Irfan, Prabowo menugaskan Badan Haji dan Umroh untuk merealisasikan perkampungan haji bagi jamaah Indonesia di Tanah Suci.

"Bapak Presiden berharap Indonesia nantinya mempunyai perkampungan haji, perkampungan Indonesia sendiri di Tanah Suci, sehingga semua kegiatan jamaah haji maupun jamaah umroh Indonesia bisa terlokalisir satu tempat di sana," ucapnya.

Irfan juga menekankan pentingnya evaluasi dari penyelenggaraan haji dan umroh tahun-tahun sebelumnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Meskipun tahun ini badan tersebut masih akan berkolaborasi dengan Kemenag, diharapkan bisa mandiri sepenuhnya pada tahun 2026.