“Pertama, tupoksi kita untuk mengawasi media sosial, iklan dan kampanye (di dunia Maya). Kedua, memberi informasi dan pemahaman bagaimana mekanisme penanganan bila ditemukan adanya hoaks,” tuturnya.
Amin mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 14 laporan siber terkait pilkada, yang telah direkomendasikan ke Bawaslu RI dan Kemenkominfo. Ia menyebut, dugaan pelanggaran dilakukan oleh oknum tanpa identitas jelas alias anonim.
Selain dengan Diskominfo, kerja sama juga dijalin dengan Polda Jateng, dan KPID Jateng.
“Kami kerja sama untuk mendiskusikan hal itu. Sejauh ini sudah ada 14 yang direkomendasikan ke Bawaslu dan Kominfo untuk di-_takedown_,” ungkapnya.
Kepala Kantor Mafindo Farid Zamroni mengingatkan, adanya hoaks yang memanfaatkan Akal Imitasi (AI) atau _Artificial Intelegence_. Data pada semester pertama 2024, jumlah hoaks yang diproduksi melebihi jumlah dalam satu warsa.
“Unsur lokalnya pasti lebih mengemuka dibanding pilpres. Dari pantauan hoaks yang kami temukan, total 2.119 (hoaks), sudah lebih tinggi dari hoaks satu tahun,” paparnya.
Farid memprediksi, jumlah hoaks yang beredar pada Oktober hingga Desember semakin naik. Sementara itu, di Jateng terpantau masih landai.
“Jateng masih belum banyak. Landai. Masih lebih banyak DKI,” pungkasnya.