RADAR JABAR - Jakarta: Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk organisasi baru yang khusus mengurusi penerimaan negara. Pembentukan organisasi baru ini merupakan salah satu strategi pemerintahan ke depan untuk mengoptimalkan pengelolaan penerimaan negara.
Karena dibebankan tugas amat berat, pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai, organisasi ini harus dipimpin sosok yang betul-betul paham makro dan mikro ekonomi.
"Saya setuju yang isi teknokrat atau akademisi. Yang paham tentang mikro maupun makro, secara fiskal paham betul. Jadi tidak sekedar orang yang pinter nyari cuan saja," kata Trubus kepada wartawan.
Trubus mengatakan, pemimpin organisasi yang mendapat mandat mengelola penerimaan negara harus memahami sumber-sumber yang dikenai pajak. "Ini adalah orang yang tahu bahwa pajak untuk ini tidak cocok. Atau pajak tidak mampu, misalnya. Kan seharusnya orang-orang yang paham tentang itu," ujar Trubus.
BACA JUGA:Kementrian Luar Negeri RI Tegaskan Israel Harus Patuh Terhadap Putusan dari ICJ
BACA JUGA:PUPR Jelaskan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Terbagi Menjadi Tiga Zona
Di sisi lain, Trubus mengingatkan, jangan sampai kepentingan politis lebih dominan dalam pengisian pos-pos di kementerian/lembaga, termasuk organisasi yang mengelola penerimaan negara. Ia juga menekankan perlunya regulasi yang ketat, sehingga tugas dan fungsi kementerian/lembaga tidak tumpang tindih.
"Kebijakan regulasinya harus ketat, dan isinya itu sistem-sistem digital," tegas Trubus.
Sejauh ini ada tiga nama yang disebut-sebut akan memimpin organisasi baru di bidang penerimaa negara, yakni ekonom/mantan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu; Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula, Edi Slamet Irianto; dan anggota DPR, Mukhamad Misbakhun.
Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya menyebut Kementerian Penerimaan Negara (KPN) telah ditetapkan untuk direalisasikan menggantikan istilah Badan Penerimaan Negara.
"Menterinya sudah ada dan di situ jelas Prabowo akan menuju rasio penerimaan negara menjadi 23% dari PDB, itu angka dari tim saya," kata Hashim, Senin (7/10/2024).
Ia menyebut target KPN realistis. Apalagi sudah mendapat masukan Bank Dunia mengenai potensi penerimaan negara tanpa harus menaikkan tarif perpajakan, khususnya tarif pajak.
Strategi utama yang akan ditetapkan KPN ialah dengan menegakkan hukum supaya setoran penerimaan pajak dipenuhi seluruh wajib pajak, sehingga tidak lagi ada kebocoran-kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.