RADAR JABAR - Para ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melaksanakan Deklarasi dan Penandatanganan Netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Gedung Moch. Toha Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Senin 30 September 2024.
Pada pelaksanaan deklarasi dan penandatangan netralitas ASN itu hadir Pjs. Bupati Bandung Dikky Achmad Sidik, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Cakra Amiyana.
Hadir pula Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Syam Zamiat Nursyamsi dan perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung.
Para ASN secara bersama-sama mengucapkan deklarasi netralitas ASN; pertama menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.
BACA JUGA:Puan Maharani Sampaikan Bahwa DPR RI Selesaikan 225 RUU Selama Periode 2019-2024
BACA JUGA:Paripurna DPR Setujui RUU Paten Jadi Undang-Undang
Kedua, menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
Ketiga, menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
Keempat, menolak praktik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
Sekretaris daerah Cakra Amiyana turut mengapresiasi agenda pelaksanaan deklarasi dan penandatanganan netralitas ASN pada Pilkada Serentak Nasional 2024 yang dihadiri para asisten, kepala dinas, kepala badan maupun para camat dan para ASN lainnya di lingkungan Pemkab Bandung.
Mereka mengikuti deklarasi dan penandatanganan netralitas ASN itu baik hadir langsung di Gedung Moch Toha maupun mengikuti dengan cara visual dan zoom meeting.
BACA JUGA:Pembangunan IKN Jadi Peluang Kota Samarinda Menekan Angka Pengangguran
BACA JUGA:5.614 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Pengamanan Pelantikan DPR RI 2024-2029
"Saya sangat mengapresiasi agenda pada hari ini, sebagai komitmen kita bersama dalam mewujudkan optimalisasi tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, khususnya dalam rangka mengimplementasikan Surat Keputusan Bersama Men-PAN RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rai), Mendagri (Menteri Dalam Negeri RI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Bawaslu tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilu yang akan digelar serentak pada 27 November 2024 mendatang," kata Cakra dalam sambutannya.
Ia mengatakan bahwa netralitas ASN saat ini menjadi isu yang banyak mendapatkan sorotan, dan isu netralitas menjadi hal yang akan terus berlanjut kedepan dan strategis.