JABAR EKSPRES – "Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat untuk Mencegah Hoaks dan Kampanye Hitam Pilkada di Kota Depok”, itu salah satu tema kegiatan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok yang bekerja sama dengan KPU Kota Depok, dalam menggelar Focus Group Discussion (FGD), terkait cegah berita hoaks dan informasi negatif di Pilkada Depok.
Adapun giat FGD tersebut, selain hadir 15 orang pengurus/wartawan PWI Kota Depok, dan sejumlah wartawan IJTI, serta perwakilan kepemudaan di Kota Depok.
Ketua KPUD Depok, Wili Sumarli, didampingi Komisioner KPU Kota Depok, Fikri Tamau, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Manto, serta Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok, Alfa Dera.
Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Depok, Wili Sumarli, menyampaikan pentingnya harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi, khususnya di masa Pilkada yang rentan terhadap penyebaran berita bohong atau berita hoaks.
“Jadi, apabila mendapatkan informasi yang belum jelas kebenarannya, mari kita saring dulu, dan sebelum sharing jangan mudah terpengaruh berita-berita yang belum tentu benar. Untuk itu, kita sukseskan Pilkada serentak pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota dengan menghasilkan pemimpin yang jujur, amanah, dan bijaksana,” tegas Wili, seperti dikutip dari antarwaktu.com, Selasa 17 September 2024.
Ditempat yang sama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Manto, menjelaskan, bahwa peran aktif Diskominfo dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya berita hoaks dan kampanye hitam.
Bahkan, Diskominfo rutin melakukan monitoring terhadap media sosial dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Jadi, kami sudah melakukan edukasi dan sosialisasi melalui media sosial terkait dampak berita hoaks dan kampanye hitam. Media sosial terus kami pantau, dan hasilnya kami laporkan kepada Pemprov Jawa Barat,” ujar Manto.