RADAR JABAR - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, menegaskan bahwa pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.
Meskipun Moeldoko tidak mengetahui secara rinci besaran anggaran tersebut, ia memastikan bahwa pembangunan IKN sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
"Itu sudah masuk dalam RPJP, hanya besarannya nanti yang pasti disesuaikan, tapi bahwasanya itu dalam dokumen strategis negara, sudah ada itu IKN," ujar Moeldoko saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
BACA JUGA:Siap Kibarkan Bendera di IKN, Calon Paskibraka dari 38 Provinsi Jalani Latihan di Cibubur
Moeldoko menjelaskan bahwa pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan melakukan perhitungan kemampuan APBN untuk pembangunan IKN. Menurut Mantan Panglima TNI tersebut, realisasi pembangunan IKN dan program lainnya akan ditentukan oleh pemerintahan yang baru, dengan mempertimbangkan porsi kebutuhan dan prioritas.
"Aku tidak tahu persis besarannya ya, tapi alokasi itu sudah ada. Semuanya tergantung dari pemerintahan yang baru akan melihat prioritasnya. Kalau ditanya sekarang gimana besarannya itu bisa azas fleksibility, melihat kebutuhan dan prioritasnya," kata Moeldoko.
BACA JUGA:Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Melaksanakan Uji Coba Taksi Terbang di Samarinda
Saat ditanya soal kelanjutan IKN, Moeldoko menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto memiliki transisi yang sejalan (in line) dengan pemerintahan saat ini. Oleh karena itu, ia menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait kelanjutan program pembangunan IKN pada masa pemerintahan selanjutnya.
"Sesuatu yang in line antara pemerintahan yang sekarang ini dengan yang akan datang, sehingga apa? Tidak perlu dikhawatirkan," kata Moeldoko.
Dengan demikian, masyarakat dapat merasa tenang bahwa proyek strategis nasional seperti pembangunan IKN akan tetap berjalan sesuai dengan rencana, meskipun terjadi pergantian pemerintahan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan demi kemajuan bangsa dan negara (*).