RADAR JABAR - Pada Senin (5/8) malam, Presiden Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, memerintahkan pembebasan pemimpin oposisi Khaleda Zia. Keputusan ini diambil beberapa jam setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina meninggalkan negara tersebut di tengah maraknya aksi protes yang melanda berbagai kota.
Dalam sebuah pernyataan resmi dari kantor Presiden, disebutkan bahwa seluruh partai politik telah sepakat untuk membubarkan parlemen guna membentuk pemerintahan transisi. Langkah ini sesuai dengan pengumuman yang sebelumnya disampaikan oleh Panglima Militer, Jenderal Waker-uz-Zaman. Keputusan ini diambil setelah pertemuan antara para pemimpin partai oposisi, termasuk Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan Jamaat-e-Islami, dengan Presiden Shahabuddin.
Khaleda Zia, ketua BNP yang juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Bangladesh selama dua periode (1991-1996 dan 2001-2006), telah ditahan sejak tahun 2018. Pembebasannya diharapkan dapat meredakan ketegangan politik yang kian memanas.
BACA JUGA:PM Bangladesh Sheikh Hasina Melarikan Diri dari Protes yang Tuntut Pengunduran Dirinya
Selain itu, dalam pernyataan tersebut juga disebutkan bahwa semua pengunjuk rasa yang ditahan selama aksi protes mahasiswa akan dibebaskan. Panglima Militer telah berjanji untuk menyelidiki kematian pengunjuk rasa yang terjadi baru-baru ini, sebuah langkah yang dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
Pihak militer mengumumkan bahwa semua kantor pemerintahan akan dibuka kembali mulai hari Selasa, setelah beberapa pekan demonstrasi kekerasan yang telah mengakibatkan sekitar 300 mahasiswa tewas. Keputusan ini diharapkan dapat mengembalikan stabilitas di negara tersebut.
BACA JUGA:Bangladesh Minta Diplomat Asing untuk Tidak Mengeluarkan Pernyataan Terkait protes
Pemimpin gerakan mahasiswa sebelumnya mengecam Sheikh Hasina atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama 15 tahun masa kekuasaannya. Nahid Islam, ketua koordinator protes, menyatakan tekadnya untuk membawa Hasina ke pengadilan meskipun ia telah melarikan diri dari negara. "Kami akan membawa Hasina ke pengadilan meskipun dia telah melarikan diri dari negara ini," kata Nahid Islam kepada seorang wartawan di ibu kota Dhaka.
Menurut Nahid Islam, kerangka pemerintahan transisi akan dirumuskan dalam waktu 24 jam ke depan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan solusi damai dan demokratis untuk krisis politik yang tengah dihadapi Bangladesh (*).