"Dalam Rakornas kemarin, Pak Presiden Jokowi menargetkan angka prevalensi stunting harus turun sampai di 14 persen. Maka dari itu ada delapan indikator yang harus dipenuhi agar target penurunan stunting tahun ini bisa berhasil dicapai," ujarnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung, Muhammad Hairun menambahkan, Rakor TPPS kali ini sebagai forum pembahasan masalah stunting di Kabupaten Bandung.
Peserta rakor yang hadir ai antaranya para Ketua TPPS dari 31 kecamatan bersama para OPD yang berkaitan dengan program penurunan stunting. Sebab menurut Hairun, semua perangkat terkait penanganan stunting harus bersinergi, termasuk para camat dan kepala desa.
"Angka prevalensi stunting Kabupaten Bandung tahun 2023 mencapai 29,72 persen hasil Survei Nasional (SSGI,SKI). Memang cukup tinggi. Karena ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah agar kasus stunting ini bisa menurun di tahun 2024," pungkas Hairun.(*)