RADAR JABAR - Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyatakan bahwa penguatan misi aliansi NATO untuk mengoordinasikan bantuan ke Ukraina tidak akan menyebabkan aliansi tersebut terlibat sebagai pihak dalam konflik. Hal tersebut diketahui berdasarkan laporan dari Sputnik pada Rabu (10/7).
Stoltenberg menegaskan bahwa keputusan untuk mengkoordinasikan pelatihan dan pengiriman bantuan ke Ukraina bertujuan untuk membantu Ukraina dalam mempertahankan haknya untuk bertahan, bukan untuk terlibat langsung dalam konflik tersebut.
"Keputusan ini (untuk mengoordinasikan pelatihan dan pengiriman bantuan ke Ukraina) tidak akan membuat NATO menjadi pihak dalam konflik tetapi akan membantu Ukraina mempertahankan haknya untuk membela diri," ujar Stoltenberg.
BACA JUGA:12 Siswa dan Sopir Tewas dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Gauteng Afrika Selatan
Dalam konferensi pers setelah hari pertama KTT NATO di Washington, Amerika Serikat, Stoltenberg menyatakan bahwa waktunya belum dapat dipastikan kapan misi untuk mengkoordinasikan dukungan militer kepada Ukraina akan dimulai. Namun demikian, NATO siap untuk segera mengambil tanggung jawab tersebut.
"Saya tidak bisa memberi tahu Anda dengan pasti kapan, tetapi ini akan segera terjadi dan kami sangat siap untuk mengambil alih tanggung jawab," ujarnya.
Sebelumnya, Stoltenberg telah mengumumkan bahwa negara-negara anggota NATO sepakat untuk membentuk misi guna mengkoordinasikan bantuan militer kepada Ukraina serta melatih personel militer Ukraina. Misi ini diharapkan melibatkan sekitar 700 personel NATO.
BACA JUGA:Pesan Khusus NATO untuk China Terkait Kerjasama dengan Rusia
"Kami akan mendirikan pusat komando NATO untuk Ukraina guna memfasilitasi dan memastikan pelatihan dan pengiriman bantuan keamanan kepada Ukraina, akan ada 700 personel, yang akan mengambil alih banyak hal yang telah dilakukan AS sejauh ini dalam memimpin koordinasi bantuan keamanan dan pelatihan, komando besar di Wiesbaden di Jerman," ujarnya.
Stoltenberg menjelaskan bahwa NATO akan mendirikan pusat komando di Jerman untuk mendukung Ukraina dalam pelatihan dan pengiriman bantuan keamanan. Hal ini juga mencakup pengambilalihan sejumlah fungsi yang sebelumnya dipimpin oleh Amerika Serikat dalam koordinasi bantuan keamanan dan pelatihan.
BACA JUGA:Blinken dan Stoltenberg Bahas Keanggotaan NATO untuk Ukraina
Sejak 24 Februari 2022, Rusia telah melakukan operasi militer di Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengklaim bahwa operasi tersebut bertujuan untuk melindungi warga yang disasarkan dalam apa yang ia sebut sebagai genosida oleh rezim di Kiev selama delapan tahun terakhir. Putin menyatakan bahwa tujuan akhir dari operasi ini adalah untuk membebaskan wilayah Donbas dan memastikan keamanan Rusia.
Sebelumnya, Rusia telah mengecam pasokan senjata ke Ukraina yang dilakukan oleh NATO. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengancam bahwa setiap pengiriman senjata ke Ukraina akan dianggap sebagai sasaran oleh Rusia.*