Kerugian-kerugian tersebut diperparah oleh perilaku koruptif yang terjadi di lingkup pemerintahan kita sendiri.
2. Banyak Pemerintah Daerah (Pemda) Tak Bertanggung Jawab
Salah satu contoh kecil yang dapat kita lihat adalah berita viral kemarin tentang Gubernur Lampung yang belum mampu menangani infrastruktur jalanan yang rusak. Mirisnya, jalanan berlubang menjadi pemandangan umum di banyak daerah.
Kebanyakan pimpinan pemerintah daerah cenderung melempar tanggung jawab, dan sering kali respon mereka lambat dan terkesan mengabaikan. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus turun tangan untuk menangani masalah yang seharusnya bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah.
Sebagai rakyat yang membayar pajak, kita seharusnya bisa menikmati fasilitas dari apa yang telah kita bayar. Pajak seharusnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.
Walaupun fasilitas umum dan infrastruktur di Indonesia mulai berkembang pesat, hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup dan mentalitas masyarakat, seperti pendidikan yang belum merata dan kemiskinan yang masih menjadi penghambat utama.
Kemiskinan sering kali menyebabkan pelanggaran hukum yang tidak ditangani dengan tegas dan transparan, seperti perjudian online yang masih merajalela. Hal ini membuat banyak orang terjerumus ke dalam dunia kriminal karena merasa tidak ada jalan lain.
3. Maraknya Praktik KKN
Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah menjadi hal yang biasa, dan ini diperparah oleh toleransi terhadap pelanggaran hukum yang membuat masyarakat merasa bahwa ketidakadilan adalah hal yang normal terjadi di negara ini.
Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius. Tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan, tetapi juga di institusi swasta. Motivasi utama para pelaku korupsi adalah keinginan untuk cepat kaya. Mereka sering kali memulai dari tindakan-tindakan kecil, tetapi lama kelamaan hal ini menjadi budaya yang sulit untuk dihapuskan.
BACA JUGA:10 Pulau Terindah di Indonesia 2024 dengan Pemandangan Menakjubkan
Korupsi tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan layanan publik justru dimasukkan ke dalam kantong pribadi.
Bahkan, pernyataan Mahfud MD pernah menyebutkan bahwa jika tidak ada korupsi di Indonesia, setiap rakyat bisa mendapatkan Rp20 juta setiap bulan tanpa perlu bekerja, termasuk anak-anak.
“Jika kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang Rp20 juta tanpa kerja,” kata Mahfud.
Para penguasa negara sering kali terlihat sangat serakah terhadap uang rakyat, padahal seharusnya uang tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan negara lain.
Contohnya, seperti Cina yang mampu menghasilkan barang dengan kualitas rendah, menengah, hingga tinggi karena fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan tegas dalam memberantas korupsi, bahkan dengan hukuman mati bagi koruptor karena dianggap sebagai beban bagi negara.
Di Indonesia, praktik kolusi dan nepotisme masih menjadi penyakit serius yang mengakar. Posisi strategis seringkali diberikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat tinggi, bukan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi.
BACA JUGA:7 Hal Unik dan Gila yang Hanya Ditemukan di India