Radar Jabar Disway - Muhammadiyah takkan terburu-terburu mengenai konsensi tambang yang pemerintah tawarkan. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.
"Tidak akan tergesa-gesa dan mengukur diri agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," kata Abdul dalam keterangan di Jakarta, Minggu 9 Juni 2024, dikutip dari Antara Jabar.
Organisasi keagamaan Islam non-pemerintah tersebut, ucapnya, belum memutuskan apakah bakal menolak atau menerima konsensi tambang itu.
BACA JUGA:Sekuriti Plaza Indonesia yang Pukul Anjing Minta Maaf, Ingin Selamatkan Anak Kucing
Muhammadiyah secara tegas akan mengkaji semuanya dari pelbagai aspek dan sudut pandang yang menyeluruh.
"Keputusan sepenuhnya berada di tangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, tetapi melalui badan usaha disertai persyaratan yang harus dipenuhi," paparnya.
BACA JUGA:Basuki Jawab Isu Dana Tapera untuk Bangun Infrastruktur Negara, Aturan Diundur Sampai 2027
Sebagaimana berita yang muncul sebelumnya, Menteri Investasi, Bahlil Lahadilia, mengungkapkan bahwa segera menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) pengolaan batu bara untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Tujuan penerbitan IUP itu demi memaksimalkan peran organisasi keagamaan.