RADAR JABAR - Sebuah upaya konkret dalam menangani masalah agraria yang kompleks terjadi di Dago Elos, Kota Bandung, ketika dua tenaga ahli dari Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia melakukan kunjungan langsung pada Selasa 7 Mei 2024.
Tenaga Ahli Utama KSP, Usep Setiawan dan Tenaga Ahli Madya KSP, Sahat Lumbanraja, bertemu dengan warga yang terdampak di Balai RW Dago Elos, dalam sebuah diskusi yang dilangsungkan.
Usep Setiawan menyampaikan bahwa dialog dengan warga telah memberikan informasi tambahan yang sangat berharga. Mereka menggali informasi mengenai status hak atas tanah sengketa tersebut, termasuk proses pemetaan dan pendaftaran hak tanah versi Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Dago Elos. Selain itu, mereka juga mengeksplorasi program pendaftaran sistematis lengkap PTSL sebagai prioritas nasional, yang dipimpin langsung oleh Presiden.
Selanjutnya, langkah mereka melibatkan kunjungan ke Polda Jabar untuk mendapatkan informasi terkait proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan terhadap kasus Dago Elos. Mereka dengan tegas menyampaikan saran kepada pihak kepolisian untuk mencegah kriminalisasi terhadap warga yang sedang berjuang untuk memperoleh hak atas tanah mereka.
Usep juga mengungkapkan harapannya agar penggusuran yang mungkin terjadi dalam waktu dekat dapat dicegah terlebih dahulu, mengingat proses hukum dan non hukum sedang berjalan dan pihaknya berusaha menangani masalah tersebut secara non peradilan.
Dia juga menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif agar permasalahan pertanahan dapat diselesaikan dengan baik.
BACA JUGA:Sengketa Lahan Dago Elos, BPN Belum Bisa Penuhi Gugatan Warga, Ini Alasannya
Dia melanjutkan, pihaknya tengah mencari informasi tentang status hak atas tanah sengketa tersebut. Diantaranya mengenai proses pemetaan di Dago Elos hingga pendaftaran hak tanah di Dago Elos versi Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Dalam penutupannya, Usep meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga suasana kondusif, sambil mengungkapkan rencana penanganan masalah di Dago Elos dalam waktu empat bulan ke depan, hingga bulan Agustus.
"Saya minta masyarakat tetap tenang menjaga suasana kondusif supaya permasalahan pertanahan bisa diselesaikan. Kami menjadwal dalam 4 bulan sampai Agustus penanganan di Dago Elos ini akan ditangani sama-sama," pungkasnya.
Langkah-langkah yang diambil oleh KSP ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah agraria secara menyeluruh, dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Dago Elos. Harapan terbesar adalah agar langkah-langkah ini dapat membawa keadilan dan penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat (*).