RADAR JABAR - Polri telah menggunakan sepuluh ekor anjing K-9 dari Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam untuk mengamankan acara pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/4).
Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, langkah-langkah pengamanan termasuk sterilisasi area gedung MK.
"Kegiatan sterilisasi dilakukan dari mulai pada pukul 06.00 WIB oleh lima tim yang terdiri dari 10 ekor satwa K-9 beserta pawangnya sebanyak 20 personel," ujarnya.
BACA JUGA:Hasil PHPU Diputus MK Hari Ini, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka Tidak Akan Hadir
Brigjen Trunoyudo menjelaskan bahwa anjing pelacak K-9 yang digunakan dalam pengamanan sidang putusan PHPU Pilpres 2024 ini memiliki kemampuan untuk melacak bahan peledak (handak) dan melakukan pelacakan umum.
Sterilisasi dilakukan dengan memeriksa titik-titik yang diperkirakan dapat menyimpan bahan berbahaya, bersama Tim Jibom Gegana Korbrimob Polri dan petugas pengamanan dalam (Pamdal) MK.
Diketahui bahwa kegiatan sterilisasi gedung berlangsung selama 45 menit sebelum sidang dimulai pada pukul 09.00 WIB.
"Kegiatan sterilisasi selesai pada pukul 06.45 WIB dan dinyatakan steril. Selanjutnya seluruh staf MK dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pembacaan putusan PHPU dapat melanjutkan aktivitas persiapan," tambah Trunoyudo.
BACA JUGA:Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024 Dimulai, Anies dan Ganjar Hadir
Dalam pengamanan acara bersejarah ini, personel yang terlibat dalam pengamanan terbuka maupun tertutup ditempatkan sesuai arahan. Media elektronik juga telah diberi tempat untuk melaporkan dan menyiarkan kegiatan tersebut.
Sebanyak 7.783 personel telah dikerahkan untuk mengawal sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi, menyatakan bahwa personel tersebut ditempatkan di beberapa titik strategis, mulai dari Gedung MK, Bawaslu, hingga Monas.
"Kami imbau masyarakat yang akan melintas di depan Gedung MK untuk mencari jalan alternatif karena akan ada aksi penyampaian pendapat," ujar Ade.*