Meskipun saat ini aturan Work From Home (WFH) sedang berlaku, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menyatakan bahwa evaluasi terus dilakukan terhadap kedisiplinan ASN.
"Karena untuk (ASN) layanan publikitu langsung 100 persen hadir (bekerja), adapun administrasi pemerintahan, layanan pimpinan maksimal 50 persen, dan itu sekarang sudah berjalan baik dan itu bisa cek secara digital pengaturan atau teknis mana yang masuk mana yang WFH," katanya saat ditemui di Gedung Sate Bandung, Rabu (17/4).
BACA JUGA:ASN Pelayanan Publik Tidak Melakukan WFH, Sekda Jabar Sebut Tidak Terlalu Banyak Beradaptasi
Menurut Herman, layanan publik diharapkan hadir 100 persen, sementara administrasi pemerintahan dan layanan pimpinan maksimal 50 persen.
Sistem absensi digital memudahkan untuk memantau kehadiran dan WFH ASN. Herman menegaskan bahwa mereka akan memberikan sanksi kepada ASN yang membolos tanpa alasan yang jelas.
Herman juga mengingatkan bahwa setelah aturan WFH dari Kemenpan RB berakhir, seluruh ASN di Pemprov Jabar diharapkan hadir sepenuhnya sesuai ketentuan.
Dia menegaskan bahwa absensi digital memungkinkan mereka untuk memantau kepatuhan ASN terhadap aturan tersebut.
BACA JUGA:Pemerintah Kabupaten Bandung Akan Rekrut 1.500 ASN Baru di Tahun 2024, Meliputi PPPK dan CPNS
"Besok mereka (ASN) harus hadir sebagaimana ketentuanya full 100 persen karena itu WFH hanya berlaku dua hari (tanggal 16 - 17 April). Jadi kalau besok (18 Apri) masih tidak masuk, siap-siap akan diberikan sanksi.
Tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan laporan ada ASN Pemprov (Jabar yang tidak WFH) Mangkir atau bolos," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri PAN-RB telah mengeluarkan kebijakan WFH yang berlaku pada tanggal 16 dan 17 April 2024 untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran 2024. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada laporan mengenai ASN Pemprov Jabar yang membolos (*).