Sistem distribusi pupuk juga harus diperhatikan. Selain itu koordinasi antara kebijakan pusat dan daerah harus lebih sinergi, karena masih ada anggaran pusat di daerah yang tidak terserap dan alokasinya kurang tepat sasaran.
Acu mengatakan tahun ini belanja pusat di Provinsi Jawa Barat untuk bidang pertanian mencapai lebih dari Rp.120 Milyar, ini harus dimanfaatkan secara benar khusunya untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan perbaikan manajemen usaha pertanian.
Dia juga mengatakan manajemen pemanfaatan lahan harus lebih jelas, banyak lahan menganggur dan tidak maksimal dimanfaatkan karena faktor kepemilikan dan perijinan yang tidak jelas serta birokratis.
Dia mengatakan harusnya lahan dalam penguasaan Perhutani dan PTPIN bisa dimanfaatkan, asal tata kelola jelas dan prosedurnya tidak berbelit-belit.
Acu juga menyoroti pusat-pusat transaksi pemasaran pertanian yang masih minim, diluar pasar rakyat dan pasar moderen ke depan kita harus membangun pasar spesifik komoditas pertanian.
"Ini saat ini salah kaprah yang dibangun malah gudang dan pusat distribusi, padahal yang penting pasar, contohnya pasar ikan hygienis," kata Acuviarta.
Langkah OJK untuk mendorong pengusaha di rantai perdagangan dan pengolahan produksi (Agro) bekerjasama dengan petani dalam waktu dekat sudah sangat baik menurut Acu, termasuk terus mendorong keterlibatan perbankan dalam pembiayaan sektor pertanian.
Upaya-upaya OJK tersebut disampaikan Misyar Bonowisanto, Deputi Direktur Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional Kantor OJK Provinsi Jawa Barat.
Misyar mengatakan dukungan masyarakat dan seluruh stakeholders sangat dibutuhkan dalam mendorong pengembangan sektor pertanian di Jawa Barat, OJK tidak bisa sendiri untuk itu OJK akan mengajak semua elemen untuk bersama-sama fokus dalam pengembangan sektor pertanian.