RADAR JABAR - Pemerintah Maroko telah menyatakan kesiapannya untuk mempertimbangkan sebuah petisi yang menyerukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel.
"Pemerintah siap mempertimbangkan petisi tersebut,” ujar juru bicara pemerintah Mustapha Baitas setelah pertemuan kabinet.
Aktivis hak asasi manusia telah mengumumkan rencana untuk mengajukan petisi yang menuntut pemerintah menghentikan normalisasi hubungan dengan Israel, yang pada dasarnya memutuskan hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut.
Petisi tersebut merupakan salah satu cara bagi rakyat Maroko untuk mendesak pemerintah agar menyetujui atau membatalkan kebijakan atau perjanjian pemerintah.
BACA JUGA:Presiden Ekuador Nyatakan Perang dengan Geng Narkoba
Sebuah komite yang dibentuk oleh pemerintah akan meninjau petisi tersebut untuk memutuskan apakah akan diterima atau ditolak, dengan mempertimbangkan hukum Maroko.
Setiap petisi harus dikumpulkan dari 5.000 orang agar dapat dipertimbangkan oleh komite tersebut.
“Petisi digalang berdasarkan undang-undang 2011, yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan pendapatnya mengenai isu-isu pembangunan atau untuk meminta implementasi peraturan perundang-undangan dan hukum," jelas Baitas.
Maroko menjadi negara Arab keempat yang setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020, menyusul Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan.
BACA JUGA:Korea Utara Nyatakan 'Tidak Akan Menghindar dari Konflik' dengan Korea Selatan
Israel terus membombardir Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober.
Sedikitnya 23.357 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan tersebut, sementara 59.410 lainnya terluka. Sementara itu, sekitar 1.200 orang Israel diyakini telah tewas akibat serangan Hamas.
Diperkirakan 85 persen penduduk Gaza telah mengungsi dan semua menghadapi ketidakamanan pangan, sementara ratusan ribu orang hidup tanpa tempat berlindung.
PBB melaporkan bahwa kurang dari setengah truk bantuan mencapai Gaza dibandingkan sebelum konflik dimulai.*