RADAR JABAR - Presiden Joko Widodo akan kembali memeriksa dan meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan beberapa infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Rabu (20/12).
"Ya besok pagi ada groundbreaking beberapa dari swasta dan juga dari lembaga dan pemerintah," ujar Presiden Jokowi setelah meresmikan Jembatan Otista di Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12).
Presiden menyatakan bahwa semua pihak sangat antusias dalam membangun fasilitas di berbagai zona, termasuk zona bisnis, zona kesehatan, dan zona olahraga.
Dia menjelaskan bahwa peletakan batu pertama dilakukan untuk memberikan semangat kepada semua pihak agar segera memulai pembangunan.
BACA JUGA:Menteri PPPA Ajak Perempuan untuk Bersatu dan Mengatasi Stigma yang Tetap MelekatHingga saat ini, Presiden telah melakukan berbagai peninjauan dan peresmian peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan infrastruktur di IKN.
Presiden Widodo, antara lain, telah meninjau dan meresmikan pembangunan Istana Presiden dan Wakil Presiden, Rumah Tapak Menteri, hunian aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri, komplek perkantoran Bank Indonesia (BI), Persemaian Mentawir, pembangunan Kantor BPJS Ketenagakerjaan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta pembangunan Sumbu Kebangsaan tahap I yang akan menjadi ruang terbuka di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Selain itu, pembangunan pusat latihan PSSI yang didukung FIFA, serta infrastruktur pendukung seperti pembangunan Jalan Tol penghubung Balikpapan ke IKN, pembangunan bandar udara IKN, pembangunan RS Hermina Mayapada Hospital Nusantara, pembangunan RS Hermina Nusantara, pembangunan sekolah bertaraf internasional JIS, Revitalisasi SD Negeri 020 Sepaku, hingga pembangunan hotel, apartemen, dan pusat perbelanjaan juga telah ditinjau dan diresmikan oleh Presiden.
BACA JUGA:Daftar Panelis Debat Cawapres 22 Desember Mendatang
Pemerintah memperkirakan bahwa pembangunan infrastruktur di IKN akan memerlukan anggaran sebesar Rp466 triliun. Menurut Presiden, sekitar 20 persen dari anggaran tersebut akan dibiayai oleh APBN, sementara 80 persen sisanya akan diberikan kepada dunia usaha atau swasta melalui skema public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Presiden juga membuka peluang bagi investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di IKN.*