RADAR JABAR - Mantan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, mengakui adanya kecurangan dalam dua Pemilihan Umum (Pemilu) terakhir, yaitu pada 2014 dan 2019.
Pernyataan tersebut diterangkan olehnya dalam sebuah sesi podcast bersama Ambraham Samad.
Saat berbicara mengenai kecurangan Pemilu, Andika menyatakan bahwa mereka yang melanggar aturan mungkin tidak menyadari pelanggaran yang mereka lakukan. Bahkan, dia mengakui bahwa peristiwa serupa juga pernah terjadi di lingkungan TNI.
Untuk mengatasi masalah ini, Andika menyampaikan pendapat bahwa pimpinan harus meningkatkan kesadaran dengan mensosialisasikan aturan secara rinci kepada bawahan.
BACA JUGA:Parah, Alat Penyadap Asal Israel Pegasus Digunakan Saat Pemilu 2019
Dia mengakui bahwa pada Pemilu 2019, sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dirinya menghadapi tekanan langsung.
Selain itu, Andika juga mengungkapkan bahwa pada Pilpres 2014, saat masih berada dalam masa transisi dari Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, dia mengalami situasi serupa.
“Tekanan tersebut belum tentu perintah langsung dari puncaknya, namun dari jajarannya pasti ada,” ungkap Andika.
“Saat itu saya mendapatkan tekanan langsung, namun tidak bisa memastikan apakah itu perintah dari puncak pimpinan,” tambahnya.
Andika mengidentifikasi bahwa ancaman terbesar dalam Pilpres 2024 yang akan datang adalah potensi terjadinya kecurangan.
Menurut Andika, ada pihak yang percaya bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) kali ini dianggap sebagai kesempatan terakhir, sehingga situasi ini memiliki potensi risiko yang tinggi.
Di sisi lain, bagi peserta yang masih memiliki kesempatan untuk Pemilihan Presiden berikutnya, mereka cenderung bermain dengan lebih hati-hati karena memiliki waktu yang lebih panjang untuk bersiap.
“Saya mencoba untuk mengingatkan bahwa potensi kecurangan ada dan saya mengingatkan bukanlah hal yang berlebihan,” tambah mantan Panglima TNI Andika saat podcast Abraham Samad Speak Up.
“Bahkan saya sendiri merasakan langsung di dua Pemilu yang lalu dan itu tidak gampang untuk mengambil keputusan, apakah akan tunduk atau tidak,” jelasnya.
Andika juga mengatakan bahwa telah terjadi penyimpangan di 3 institusi baik TNI, Polri dan ASN.