RADAR JABAR - Pemerintah Provinsi Papua Barat telah memulai proses pendataan koperasi dan pelaku UMKM yang sedang aktif menjalankan operasional di tujuh kabupaten di wilayah tersebut.
"Saat ini kami sedang melakukan pendataan semua koperasi dan UMKM, supaya bisa diketahui mana aktif mana tidak" ujar Enos Aronggear di Manokwari selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat, Senin (30/10).
Hasil dari pendataan lapangan ini akan dimasukkan ke dalam Online Data System (ODS) yang terintegrasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dengan tujuan menciptakan satu data yang akurat.
Sebelumnya, Kementerian memberikan pelatihan kepada operator ODS di Dinas Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi dan tujuh kabupaten di Papua Barat, termasuk Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
BACA JUGA:Tempat Persidangan Panji Gumilang Belum Diputuskan Oleh Bareskrim Polri
"Kementerian sudah memberikan pelatihan beberapa waktu lalu, jadi sekarang kami terus berkoordinasi agar pendataan bisa segera selesai" kata Enos.
Menurutnya, penggunaan sistem pendataan ini akan memudahkan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program pembinaan kemandirian koperasi dan UMKM secara efektif di masa yang akan datang.
Tujuannya adalah agar koperasi dan UMKM dapat memberikan kontribusi positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Papua Barat.