Freeport Bakal Gugat Pemerintah Indonesia

RADAR JABAR- PT Freeport Indonesia (PTFI) kini berencana untuk menggugat Pemerintah Indonesia terkait dengan kebijakan bea keluar ekspor mineral logam yang berada dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Dalam aturan tersebut, PT Freeport dikenakan tarif biaya bea keluar atas produk ekspornya. Sebelumnya Freeport sendiri telah memperoleh izin ekspor konsntrat tembaga dari operasinya di Indonesia hingga Mei 2024.

Merujuk pada dokumen pengajuan di Securities and Exchange Commission (SEC) AS, Freeport McMoRan (FCX) menyebutkan bahwa ketentuan kewajiban ekspor PTFI selama ini merujuk pada perizinan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang disepakati pada tahun 2018.

Dalam kebijakan tersebut, tidak ada kewajiban ataupun pengenaan bea keluar jika perkembangan proyek smelter sudah mencapai 50 persen.

Kemudian pada bulan Maret 2023, pemerintah Indonesia telah memverivikasi bahwa proyek smelter milik Freeport Indonesia ini sudah mencapai 50 persen. Dengan demikian, kewajuban ekspor dihilangkan secara efektif pada tanggal 29 Maret 2023.

Pada 23 Juli 2023, Kementerian Keuangan mengeluarkan revisi aturan mengenai kewajiban bea keluar untuk sejumlah produk ekspor termasuk konsentrat tembaga.

Merujuk pada ketentuan yang baru, maka PT Freeport Indonesia akan tetap dikenakan tarif biaya bea keluar. Peraturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan bulan lalu menyatakan bahwa eksport konsentrat tembaga akan tetap dikenakan biaya bea masuk dengan tarif sebesar 5 persen hingga 10 persen, meskipun pembangunan smelter perusahaan melebihi 50 persen.