RADAR JABAR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibuat geram setelah mengetahui anggaran yang bernilai miliaran untuk penanganan stunting didaerah tidak sesuai arahan dan tidak tepat sasaran.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Jokowi menyinggung sebuah daerah yang menganggarkan penanganan stunting mencapai Rp 10 miliar. Namun, Anggaran itu tidak digunakan secara optimal, justru banyak digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.
Tanpa menyebut nama daerahnya, Jokowi mengatakan alokasi dana Rp10 miliar untuk stunting digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas mencapai Rp6 miliar.
"Contoh ada anggaran stunting 10 miliar, coba cek liat betul untuk apa 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran" Ujar Jokowi.
Menurut Nurhadi, Anggota Komisi IX DPR mengatakan target pemerintah untuk menghilangkan stunting di tahun 2024 akan sulit dicapai. Menurutnya, hal ini karena banyak penyelewangan anggaran stunting.
Ia juga mengatakan bila anggaran ini dijalankan dengan benar, maka problem stunting ini akan segera terurai. Demikian juga dengan orientasi program lain yang digembor-gemborkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Menanggapi hal ini, Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menegaskan bahwa Surabaya telah menggunakan anggaran tersebut secara akurat dan sesuai kebutuhan. Tidak dihabiskan untuk rapat apalagi untuk perjalanan dinas.
“Anggaran stunting Surabaya itu jelas, dibuat kudapan satu orang berapa. Dibuat beli vitamin satu orang berapa, susu berapa. Saya juga bingung kalau sampai Pak Presiden bilang gitu (menemukan daerah yang anggaran stuntingnya dihabiskan untuk perjalanan dinas dan rapat) apa ada anggaran yang gelondongan. Kalau di Surabaya sudah per rekening, kan gak mungkin anggaran kudapan dinaikkan ambulans, pesawat,” Ungkap Eri, dikutip dari suarasurabaya.net, Jumat (16/6/2023).
Dia Juga memastikan bahwa dalam anggaran penanganan stunting di Surabaya tidak lagi dimasukkan kebutuhan rapat maupun perjalanan dinas.