Miris... Negeri Agraris Masih Impor Beras dari India

 

 

RADAR JABAR – Negeri agraris yang masih tetap impor beras, ya Indonesia. Dengan dalih untuk mengantisipasi dampak buruk El Nino,  Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait dengan impor beras sebanyak 1 juta ton dari India.

 

 

Padahal, kondisi dibilang sangat kontras dengan jumlah produksi beras di Indonesia. Dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan jumlah produksi beras mencapai 13,79 juta ton periode Januari-April 2023. Proyeksi ini mengalami kenaikan sebesar 77,39 ribu ton (0,56 persen) dibandingkan dengan produksi beras pada Januari−April 2022 yang sebesar 13,71 juta ton beras.

 

 

Pemerintah beralasan harus melakukan inisiatif untuk menghadapi El Nino. Stok beras untuk rakyat tidak boleh terbatas meski fenomena kekeringan melanda. "Oleh karena itu saya sudah (tandatangani) MoU nota kesepahaman dengan India 1 juta ton sewaktu-waktu bisa beli. Government to government (G to G) kita sudah pesan 1 juta ton," ujar Zulkifli, Kamis (15/6).

 

Zulkifli menyampaikan, impor beras asal India merupakan kesepakatan di luar dari penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Perum Bulog untuk mengimpor beras sepanjang 2023.

 

Perum Bulog telah menerima penugasan dari Bapanas untuk mengimpor 2 juta ton beras sepanjang 2023. Namun, jumlah tersebut tidak harus direalisasikan seluruhnya.

Lebih lanjut, Zulkifli menyebut bahwa nota kesepahaman tersebut meliputi perihal harga dan ketersediaan beras India. Namun untuk waktu pembelian belum ditentukan oleh kedua negara.

 

"Ini baru MoU untuk harga tetap, barang ada tapi belum kita beli. Tapi sudah ada MoU G to G, tahun ini kalau butuh bisa beli. Barangnya sudah ada," kata Zulkifli.

 

 

Kebijakan ini jelas-jelas menjadi tandatanya disaat produksi beras meningkat dari segi proyeksi. Jadi pemerintah mesi melakukan apa agar terhindar dari kebiasaan impor beras? Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan ada sejumlah upaya yang bisa dilakukan agar terbebas dari impor beras. Pertama bisa memperbaiki harga beras di petani. "Memperbaiki tata niaga, persingkat rantai pasok sehingga ada pengendalian harga yang lebih baik. Dan petani akan merasakan lebih banyak manfaat, untuk menanam beras," kata Bhima.

 

 

Kedua, dia menilai pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur di sektor pertanian. Salah satunya memberdayakan intensifikasi lahan pertanian existing berada di daerah-daerah yang menjadi sentra penghasil beras. Selanjutnya, pemerintah perlu menghadirkan kredit usaha rakyat untuk para petani. Tentunya dengan memberikan bunga yang lebih murah. "Kalau perlu bunganya 0 persen untuk KUR di sektor tanaman pangan," bebernya. (*)