RADARJABAR.ID - Jajaran DPRD Kota Bogor terus melakukan blusukan ke sejumlah fasilitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Teranyar, Komisi I DPRD Kota Bogor menyambangi kantor Kelurahan Ciwaringin dan Kelurahan Sempur.
Dalam kunjungan yang dikomandoi Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono dan wakilnya Anna Mariam Fadhilah serta anggota lainnya itu mendapati sejumah temuan yang menjadi sorotan para wakil rakyat tersebut.
"Kita menyaksikan bahwa fasilitas kantor Kelurahan Ciwaringin kurang memenuhi persyaratan pelayanan kepada masyarkat," ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono kepada JabarEkspres.com dikutip Minggu, 26 Februari 2023.
Menurutnya, kondisi kerusakan yang dialami oleh kantor Kelurahan Ciwaringin terbilang parah lantaran atap yang diketahui mengalami kebocoran tidak pernah diperbaiki.
Hal itu, sambung dia, jelas sangat mengganggu proses pelayanan dan berdampak terhadap kinerja para aparatur di kelurahan.
Dengan begitu, guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kelurahan Ciwaringin, pihaknya berjanji akan mendorong adanya belanja barang di APBD Perubahan 2023 dengan harapan agar segera bisa dilakukan perbaikan.
"Kami sepakat akan mengusulkan dibangun kantor kelurahan di perubahan 2023, untuk perawatan dan perbaikan gedung tersebut. Mudah-mudahan jika sudah diperbaiki pelayanan kepada msayakarat bisa maksimal dan kinerja pelayanan bisa maksimal," kata Politisi Partai Golkar tersebut.
Diketahui, keberadaan kantor Kelurahan Sempur tidak kalah memprihatinkan dari kantor Kelurahan Ciwaringin.
Kerusakan berupa ambrolnya eternit atau plafon di ruang pelayanan, aula dan ruang kerja lurah, ternyata tidak mendapatkan porsi anggaran untuk perbaikan di tahun 2023 ini.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Anna Mariam Fadhilah menambahkan, seharusnya kantor kelurahan menjadi wajah dari pelayanan dari Pemkot Bogor.
Dia menekankan, sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat maka sudah sepatutnya, kantor kelurahan memiliki bangunan yang representatif.
"Kami ingin warga yang datang ke sini mendapatkan pelayanan yang nyaman dan pihak kelurahan bisa memberikan pelayanan dengan maksimal," serunya.
Pihaknya menilai kondisi yang dialami oleh Kantor Kelurahan Sempur semakin mempertegas bahwa tidak ada pemerataan pembangunan dan pemeliharaan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor.
Anna menimbang, agar tidak ada lagi kasus yang serupa seperti di dua kantor kelurahan itu, maka ke depan perlu adanya perencanaan secara menyeluruh terkait pengelolaan dan pemeliharaan aset yang sudah ada.
Sebagai alternatif pihaknya pun akan meminta TAPD Kota Bogor untuk memprioritaskan anggaran revitalisasi kelurahan pada APBD Perubahan 2023.