BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar Sosialisasi Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman umum penyusunan APBD Tahun 2023 serta arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, di Hotel Pullman Vimala Hills, Ciawi Kabupaten Bogor.
Hal tersebut dilakukan untuk menyelaraskan penyusunan prioritas pembangunan tahun 2023 dengan RAPBD tahun 2023, guna mencapai target visi misi Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.
Sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, penyusunan APBD diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, sehingga kebijakan ekonomi.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2023, mengarahkan peningkatan daya beli masyarakat, kesempatan kerja, produksi dan pemasaran, serta peningkatan dunia usaha.
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, pedoman penyusunan APBD sangat penting untuk dipahami oleh semua pihak, mulai dari penyusunan hingga penetapan berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
"Melalui sosialisasi ini, kita ingin bersama-sama menyisir penyusunan APBD, mana saja program target kegiatan yang belum terlaksana dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Bogor. Kita adalah tim, satu keluarga besar Pemerintah Kabupaten Bogor, mari kita sepakati, laksanakan bersama-sama sehingga pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 bisa sukses dan berjalan dengan baik,” kata Iwan Setiawan, Jumat 14 Oktober 2022.
Untuk menyukseskan visi misi Pemerintahan Kabupaten Bogor tahun 2023, diperlukan perhatian untuk capaian indikator kinerja daerah.
"Proses perencanaan penganggaran harus terukur, proses pengadaan barang dan jasa sistemnya diperketat dan Sumber Daya Manusia (SDM) nya ditingkatkan, kemudian juga dari segi layanan perizinan dipermudah," tambahnya.
Sementara itu,Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Bogor dihadapi berbagai tantangan mulai dari bencana alam, bencana non alam pandemi Covid-19, penyakit kuku dan mulut serta tahun 2023 pemerintah pusat memprediksi akan menghadapi resesi ekonomi.
"Kita harus menghadapi itu semua dengan bersama,apalagi sudah diperdiksi akan resesi ekonomi," ujar Burhanudin
Pencapaian target-target RPJMD 2018-2023 tetap harus dilakukan dengan berbagai cara dan strategi, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.
Salah satunya melalui penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan memberikan gambaran tentang ukuran pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor.
"Tolak ukurnya adalah pencapaian indikator makro pembangunan daerah, yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," imbuhnya
Selain itu, penerapan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bogor yang terdapat 31 indikator mulai dari indeks pendidikan, kesehatan sampai dengan persentase warisan budaya tak benda.
“Terobosan belanja pembangunan terus kami lakukan melalui berbagai cara, mulai dari Samisade, Kartu Bodas, Beasiswa Pancakarsa," lanjutnya.