BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) nampaknya masih menahan diri untuk melakukan kegiatan operasi pasar pasca adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Keputusan Pemprov Jabar belum galakkan operasi pasar ini ternyata dipertanyakan masyarakat.
Kepala Dinas Perdagangan dan Industri (Disperindag) Jabar, Iendra Sofyan akhirnya menjelaskan alasannya. Lendra mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan harga untuk sejumlah bahan pokok belum terlihat adanya peningkatan secara signifikan.
"Karena ini masih aman sehingga, mungkin kita harus memecah permasalahan di tengah yaitu rantai pasok dengan harga yang ada di perjalanan itu," katanya di Pasar Baltos, Kota Bandung, Senin (12/9).
Iendra menjelaskan, kenaikan harga bahan pokok tersebut biasanya terjadi akibat biaya transportasi yang semakin meningkat. Apalagi kata dia, jika off taker atau pasokannya panjang dinilai akan lebih magal.
"Jadi biasanya kenaikan harga itu bukan dari petani, nelayan, atau peternak," katanya
Maka untuk melakukan operasi pasar, Ia menambahkan bahwa pihaknya akan melihat terlebih dahulu mulai dari hilir hingga nantinya sampai ke konsumen.
"Karena, operasi pasar yang di hilir ini ada dua kriteria yaitu ketersediaan dan harga. Nah kalau ini bermasalah seperti yang tadi sampaikan Pak Gubernur, ini suatu penyakit. Berarti kita harus mengambil alih," imbuhnya
Sehingga menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ditempat yang sama mengungkapkan, bahwa kegiatan operasi pasar tersebut seperti UGD.
"Itu unit ambulance nya sudah kami siapkan di bidang ekonomi, ambulance itu namanya operasi pasar. Jadi operasi pasar tadi kan kita monitor ternyata gak banyak yang harus dioperasi pasarkan karena tidak ada lambungan harga yang fundamental," ucap kang Emil sapaan akrabnya.
Maka untuk per hari ini, Emil menuturkan bahwa kegiatan operasi pasar pasca kenaikan harga BBM di provinsi Jawa barat belum diperlukan
"Hanya tadi dua fenomena saja (menurunnya pembeli daging dan terhadap langkanya kedelai)," pungkasnya
(San).