JabarEkspres.com, BANDUNG - Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Folmer Silalahi menilai retribusi parkir di badan jalan (on street) harus kembali dikaji oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Pasalnya, hal itu menjadi kontradiktif di tengah upaya mengurangi kemacetan di Kota Bandung saat ini.
"Pemerintah Kota Bandung mesti kembali mencermati kebijakan retribusi pakir di badan jalan terhadap dampak yang timbul. Perlu ada pengubahan pengelolaan parkir, dari on street menjadi off street," ujar anggota Komisi C DPRD Kota Bandung itu, saat dihubungi, Jumat (2/9).
Dengan menjadikan retribusi parkir sebagai salah satu pemasukan PAD, kata dia, merupakan sikap salah kaprah di tengah upaya mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Apalagi, lanjutnya, saat ini retribusi parkir on street bukan lagi primadona pendapatan asli daerah.
"Jalan di Kota Bandung tidak didesain untuk parkir on street. Keberadaan parkir on street turut menyebabkan kemacetan di Kota Bandung. Pada sisi lain, realisasi retribusi parkir hanya sekitar 18% dari target. Itu menunjukkan retribusi parkir on street bukan lagi primadona pemasukan PAD," ucap Folmer.
Folmer menyarankan Pemkot Bandung mengurangi titik parkir on street. Dalam Kepwal Nomor 551/Kep.140-Dishub/2012 tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung, terdapat 221 ruas jalan Kota Bandung yang dapat menjadi titik parkir.
Secara bertahap, kata dia, Pemkot Bandung perlu mengalihkan parkir on street menjadi off street dengan membangun sarana tersendiri. Apabila daya anggaran tak memungkinkan, Pemkot Bandung dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.
"Pemkot Bandung pun bisa memanfaatkan aset yang idle untuk sarana parkir (off street) guna mengurangi titik parkir on the street," tutur Folmer.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengungkapkan, pengalihan parkir on street ke off street di Kota Bandung masih sulit. Ketiadaan lahan merupakan salah satu kendala upaya itu masih sulit terlaksana.
"Idealnya, ada lahan kosong untuk parkir off street. Tapi kan kita tahu sendiri Kota Bandung sudah sulit ada lahan kosong," ucap Ema.
Selain itu, kata Ema, kemungkinan pemanfaatan aset Pemkot Bandung yang idle atau kosong untuk digunakan parkir off street masih sulit. Pasalnya, lanjut dia, lokasi aset Pemkot Bandung yang idle dan bisa dijadikan lahan parkir off street terletak jauh dari lokasi yang membutuhkan lahan parkir tinggi.
"Misalnya, titik parkir on street di Jalan Dewi Sartika. Tak ada aset pemkot yang bisa untuk pakir off street di sana. Secara administratif, bisa saja memafaatkan aset pemkot untuk parkir off street. Namun, hal yang sulit, lokasinya itu tidak berada di lokasi yang strategis," pungkasnya.*** (Arv)