BANDUNG, RadarJabar - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Siti Nurjanah menyebut, pemerintah perlu lebih giat dalam mengurangi angka kemiskinan yang masih belum tertangani.
Terlebih menurutnya, angka pengangguran pun kian bertambah dampak pandemi Covid-19. Hal ini pula yang turut menyumbang jumlah warga miskin di Kota Bandung.
Dewan lantas mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberi porsi yang besar, yakni porsi perhatian bagi masalah kemiskinan tersebut. Mulai dari masalah kesehatan, pendidikan, hingga sosial.
"Kalau dari segi sosial, kami mendoorong supaya program keluarga harapan (PKH), harus tepat sasaran. Data harus valid," ujar Siti pada Jabar Ekspres, beberapa waktu lalu.
Sementara, katanya, fasilitas kesehatan bagi warga miskin telah amat terbantu dengan program pusat. Perihal pengupayaan capai cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC).
"Di mana mereka yang tidak daftar BPJS karena keterbatasan itu bisa memakai fasilitas. Alhamdulillah UHC tetap ada. Secara teknisnya itu, bisa langsung daftar di puskesmas," kata Siti.
Disinggung soal maksimal tidaknya peran pemkot, Siti mengaku, penerima bantuan sudah terserap dengan baik. Namun terkadang, justru birokrasi intansinya saja yang terkadang menyulitkan dan menghambat.
Maka reformasi birokrasi mesti terus digalakkan. "Masalah birokrasi, pelayanan petugas yang masih tidak care, harus terus disiplin. Kurang SOP," tegasnya.
Terkadang, lantaran ketidakdisplinan tersebut menimbulkan informasi yang tersendat. Masyarakat jadi kurang mengetaui informasi yang beredar, serta tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal.
"Tidak merata dalam hal sosialisasi, terkadang masyarakat juga tidak tahu. Kami (dewan) prihatin," jelasnya.
Selain hal demikian, jumlah bantuan sosial dari pemerintah pun perlu diperbanyak. Siti melanjutkan, supaya seluruh warga yang diprioritaskan dapat kebagian. "Bantuan biar merata, harus ditambah porsinya," pungkasnya.*** (zar)