BOGOR, RadarJabar – Sejumlah program pembangunan prioritas yang didorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Tahun 2023 mendapat sorotan dari wakil rakyat.
Pasalnya, delapan titik pembangunan yang menjadi primadona Pemkot Bogor itu tak selaras dengan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Said Muhamad Mohan. Dalam keterangannya, dia menyebut, dalam rancangan KUA-PPAS 2023 Pemkot Bogor belum memasukkan anggaran untuk pembangunan SMP negeri baru.
"Kota Bogor, jelas perlu adanya penambahan unit sekolah tingkat SMP yang baru," katanya pada Jabar Ekspres dikutip Kamis, 18 Agustus 2022.
Dia mengaku, bahwa pihaknya telah menggelar sidang paripurna penetapan KUA/PPAS Tahun 2023. Salah satu rekomendasi dari Komisi IV yang diteruskan oleh Badan Anggaran (Banggar) dalam pembahasannya adalah mengenai pembangunan sekolah baru.
“Kita pertanyaankan hal itu, kami sampaikan kepada Bappeda bahwa penting sekali penambahan sekolah ini karena sesuai dengan visi Kota Bogor mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang cerdas," paparnya.
Mohan sapaanya, menilisik hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor telah memetakan bahwa idealnya Kota Bogor menyediakan 30 unit SMP Negeri.
Politisi Gerindra itu menilai, dengan jumlah eksisting bangunan yang saat ini baru 20, ditambah satu unit sekolah satu atap (Satap) yang dalam tahap pembangunan dirasa masih sangat minim.
Hal itu, sambung dia, menjadi catatan penting dari Komisi IV yang sudah teramanahkan di RPJMD.
Pihaknya, meminta agar di tahun 2023 ada wujud nyata penambahan gedung sekolah negeri minimal bertambah menjadi 22 unit SMP Negeri.
"Sampai hari ini kan baru ada satu sekolah negeri satu atap, makanya kami ingin ditambahkan lagi satu sekolah lagi negeri yang baru,” pintanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV Karnain Asyhar menilai bahwa tersedianya sekolah secara proporsional merata di wilayah Kota Bogor sangat penting untuk mewujudkan misi Bogor Cerdas.
“Keseriusan kita untuk berusaha mewujudkan misi Bogor Cerdas salah satunya bisa dilihat dari penyediaan sekolah negeri yang proporsional merata di semua wilayah Kota Bogor dan itu harus dimulai dari sekarang,“ tegasnya.
Dia menimbang, bahwa minimnya ketersediaan sekolah negeri tingkat menengah di wilayah menjadi satu-satunya alasan kerap timbulnya permasalahan pada saat momen penerimaan peserta didik baru (PPDB).
“Pembangunan SMP maupun SMA negeri ini mendesak. Ada banyak wilayah di Kota Bogor yang jauh untuk mengakses sekolah. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak terakomodir. Inilah yang menyebabkan permasalahan tahunan PPDB. Kajian dari Disdik sudah ada. Saatnya untuk merealisasikannya secara bertahap,” bebernya.*(YUD)