BANDUNG - Krisis global menuntut pemerintah mempersiapkan langkah antisipatif terhadap dampak yang mungkin terjadi. Salah satunya stabilitas pangan. Maka tak berlebihan jika eksekutif dan legislatif berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam menghadapi ancaman itu.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Yuningsih mengatakan isu global yang terjadi saat ini ialah krisis global. Yang dampaknya bakal mempengaruhi terhadap kestabilan pangan.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, masalah pangan yang saat ini hadapi adalah bagian dari masalah global yang juga dihadapi negara-negara lain. Maka diperlukan langkah-langkah antisipasi agar memiliki ketahanan pangan yang lebih baik.
"Kita harus sesegara mungkin berbenah. Karena kemarin Covid-19 memporak-porandakan berbagai sektor. Kita swasembada pangan masih belum. Minimal kita bisa memenuhi kebutuhan kita," ucap Yuningsih saat ditemui diruangannya, Rabu (17/8).
Untuk mengantisipasi krisis pangan, kata dia, di Jabar sendiri telah melakukan berbagai upaya. Seperti memastikan ketersediaan stok pangan, melakukan sejumlah kunjungan ke berbagai sektor sampai mendengarkan sejumlah keluhan dari para petani. Hal itu pun sekaligus dalam rangka pemulihkan ekonomi.
Diketahui, komisi II merupakan tulang punggung dalam penanganan krisis global ini. Sebab, berfokus pada bidang perekonomian. Yang meliputi: Perdagangan dan Perindustrian, Wilayah Kelautan Daerah, Konservasi Alam, Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Koperasi dan Pengusaha Kecil serta Pariwisata.
"Di Jabar antara eksekutif dan legislatif terus berupaya untuk memastikan ketahanan pangan. Kami hampir dua bulan ini komisi II terus berkeliling untuk memastikan kesetabilan stok pangan," jelasnya.
Yuningsih, yang juga sebagai sekretaris Fraksi PKB DPRD Jabar ini menuturkan, ketahanan pangan merupakan keadaan ketika semua orang memiliki akses sosial dan ekonomi. Terhadap kecukupan pangan yang bergizi untuk hidup produktif dan sehat.
Ia membenarkan Jabar termasuk peternak sapi dan domba maksimal. Namun, karena saat Idhul Adha ada penyakit mulut dan kulit (PMK) akhirnya harus mengambil dari daerah lain. Meski begitu, ternyata di provinsi lain pun terjangkit. Hingga akhirnya mengusulkan untuk meminta pengganti distribusi dari pemerintah.
"Kemarin sebelum Idhul Adha kita harus swasembada kebutuhan. Tapi masih mengambil di Jatim dan Jateng. Namun kebetulan di sana pun terdampak PMK. Sekarang kita mengusulkan meminta ada pengganti distribusi dari pemerintah. Ternyata ada 5 sampai 10 juta," cetusnya.
"Ini merupakan pemulihan ekonomi. Harusnya sapi dan domba yang harusnya panen malah terkena PMK. Jadi kami bertekad untuk berbenah untuk meningkatkan," tambahnya.
Saat disinggung sektor mana saja yang akan digenjot untuk, dia menegaskan, semua sektor yang menjadi bidang mitra kerja komisi II DPRD Jabar. Selain itu, ia pun menargetkan segala produksi hasil panen di Jabar bakal dimanfaatkan untuk penduduknya.
"Hampir semua sektor digenjot. Jadi bagaimana 'ngepush' supaya bisa mengambil hasil produksi dari petani. Kita berusaha memaksimalkan bagaimana produksi hasil petani bisa dimanfaatkan oleh Jabar itu sendiri" tandasnya. (win)