“Tugas pemerintah stabilkan dulu timingnya. Jangan sampai terjadi kenaikan, telur ayam, daging, kedelai, dan lain-lain. Kita fokus terhadap APBN saja, inilah timing yang tepat untuk mengambil kebijakan ini. Kesimpulan saya, kalau dinaikkan dalam waktu dekat itu tidak tepat,” terang Acu.
“Kalau terpaksa harus subsidi Rp 500 triliun, itu adalah pilihan. Saya kira itu harus direncanakan oleh pemerintah jangan hanya jor-joran (boros) membangun infrastruktur tapi tidak memperkirakan mitigasi risiko, bahwa ada ketidakpastian seperti sekarang ini,” sambungnya.
Pemerintah sebagai otoritas kebijakan dapat menampung beberapa alternatif kebijakan. Seperti mendata kalangan mampu yang tidak dapat mengonsumsi BBM bersubsidi, jelas dia.
“Nah saya kira kita batasi dari jenis mobil, dan kita lihat dari jumlah kendaraan dan pemilik kendaraan. Kan punya data pemilik kendaraan, tinggal dikurasi saja datanya, tapi memang itu butuh proses. Pertamina cari gampangnya saja, kebijakan pemadam kebakaran seperti itu gak bisa ya,” tandasnya. (Arv)