Sinergi Polri dan Ormas Islam Bisa Menghambat Gerakan Radikal

JAKARTA – Kunjungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah mendapat penilaian positif dari banyak pihak. Pertemuan itu bisa memperkuat sinergi antara Polri dan ormas Islam sehingga upaya meningkatkan toleransi umat beragama dan mencegah gerakan kelompok radikal bisa semakin mudah. Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi mengatakan, sejak dahulu NU dan Muhammadiyah selalu terdepan dalam menyuarakan toleransi. Kedua organisasi merupakan titik simpul dan kunci dari toleransi dan gerakan anti radikalisme. Karena itu, Islah menilai, kunjungan Kapolri ke PBNU dan Muhammadiyah sangat tepat. “Ini yang mengapa Pak Kapolri menjadikan skala prioritas dua lembaga ini. Kalau Robitoh karena memang dalam beberapa bulan terakhir ini isunya soal habaib segala macam itu,” kata Islah kepada wartawan, Senin (1/2/2021). Menurut Islah, NU dan Muhammadiyah merupakan kelompok yang lebih siap untuk menghadapi moderasi agama karena keduanya juga siap untuk melakukan alkuturasi dengan budaya lokal. Kelompok lain, seperti Salafi Wahabi memang tidak menginginkan adanya alkuturasi. "Mereka menganggap bit’ah ini. Yang paling repot memang ketika berhadapan dengan moderasi,” imbuhnya. Islah mengatakan, NU dan Muhammadiyah adalah lokomotif dari gerakan moderasi. “Kita tidak bisa meninggalkan dua organisasi ini, makanya Pak Kapolri sendiri mengunjungi dua organisasi ini lebih awal karena memang itu motornya mereka,” katanya. Islah juga berkeyakinan, NU dan Muhammadiyah bisa menarik kelompok kanan menjadi ke tengah. Ulama-ulama NU rata-rata berada di garis tengah. "Kelompok seperti FPI ini sebenarnya bisa ditarik dari kanan mentok menjadi kelompok tengah," ujarnya. Sedangkan usaha-usaha mencegah berkembangnya radikalisme, Islah menilai, cukup baik. Sinergi Polri dan TNI cukup besar dalam pencegahan radikalisme. Kementerian dan lembaga negara memiliki kanal untuk pencegahan radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan. Kolaborasi Polri dengan NU dan Muhammadiyah akan memperkuat upaya tersebut. Perpres Nomor 3 dan Perpres Nomor 7 bisa menjadi acuan kolaborasi semua organisasi dalam menghambat gerakan radikal. "Kapolri kemarin kunjungan ke NU dan Muhammadiyah itu memang dalam tataran normatif simbolistik, tapi sebenarnya itu adalah gambaran bahwa dua lembaga ini akan dijadikan mitra terdepan oleh Polri untuk mengelaborasi dari Perpres-perpres yang sudah keluar," papar Islah.*