Biden Resmi Bebaskan Pendatang dari Negara Muslim Datang ke AS

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden bakal mencabut larangan masuk dari beberapa negara mayoritas berpenduduk muslim. Keputusan tersebut diambil Biden, tepat pada hari pertama pemerintahannya. Tim transisi telah mempelajari beberapa keputusan yang akan dieksekusi Biden setelah pelantikan pada Rabu (20/1/2021). Beberapa perintah eksekutif akan membalikkan kebijakan kontroversial Donald Trump. Pada hari pertama menjabat, Biden akan mengeluarkan beberapa perintah eksekutif, sebagian besar bersifat substantif dan lainnya simbolis. Dikutip dari The New York Times, Senin (18/1/2021), berdasarkan memo yang beredar, Sabtu (16/1/2021), oleh calon kepala staf Gedung Putih, Ron Klain, di antara perintah itu adalah mencabut larangan masuk dari beberapa negara mayoritas berpenduduk muslim. Saat kampanye pilpres AS tahun lalu, Biden berjanji kepada pemilih muslim, jika dia memenangkan pilpres akan mencabut aturan ini di hari pertama. Selain itu, Biden juga akan meneken perintah eksekutif untuk bergabung kembali ke kesepakatan perubahan iklim Paris, terkait kebijakan di perbatasan Meksiko yang menyebabkan para orangtua imigran terpisah dengan anaknya, serta memperpanjang pembatasan terkait pandemi Covid-19. Sebelumnya Biden mengumumkan, akan mendorong Kongres untuk menyetujui paket stimulus ekonomi dan bantuan terkait pandemi sebesar 1,9 triliun dolar AS. Pria 78 tahun itu juga berjanji melakukan vaksinasi Covid-19 bagi 100 juta penduduk selama 100 hari pertama. Dia juga berencana, mengirim usulan undang-undang imigrasi pada hari pertama menjabat yang membuka kesempatan bagi 11 juta pendatang ilegal di AS mendapatkan kewarganegaraan. Bagi Biden, debut energik menjadi sangat penting untuk mengubah kondisi AS setelah mengalami keterpurukan selama pemerintahan Trump. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berencana meninggalkan Washington D.C., pada Rabu (20/1) pagi tepat di hari pelantikan penerusnya, Presiden Terpilih Joe Biden. Sumber Reuters menuturkan Trump semula berencana meninggalkan Ibu Kota AS pada Selasa (19/1). Namun, keputusan Trump berubah setelah dirinya mempertimbangkan ulang rencananya tersebut. Trump dikabarkan akan menggelar upacara perpisahannya sebagai presiden di Pangkalan Udara Militer Gabungan Andrews. Pangkalan udara itu merupakan markas pesawat kepresidenan Air Force One yang berbasis di luar Washington D.C. Sumber tersebut menuturkan perpisahan Trump mungkin digelar dengan bentuk penghormatan 21-gun salute yang biasanya dianggap sebagai penghormatan tertinggi militer. Meski begitu, sumber tersebut menekankan rencana tersebut masih bisa berubah. Sejauh ini, Trump telah menyatakan tidak akan hadir dalam acara pelantikan Biden. Namun, belum jelas apakah Presiden AS ke-45 itu akan mengeluarkan pernyataan di hari pelantikan penerusnya tersebut. Beberapa penasihat Trump telah mendesaknya untuk menjamu Biden di Gedung Putih sebelum hari pelantikan. Namun, hingga kini belum ada tanda bahwa Trump akan melakukannya. Trump hingga kini masih belum mengakui secara gamblang kemenangan Biden dalam pemilihan umum November lalu. Trump juga belum memberikan ucapan selamat kepada penerusnya. (Fin.co.id)